WANITAINDONESIA.CO – Di balik gemerlap gedung-gedung pencakar langit Jakarta, sebuah catatan sejarah baru saja terukir dalam lembaran ekonomi ibu kota. Untuk pertama kalinya, persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menyentuh angka di bawah empat persen. Namun, di tengah gempita keberhasilan tersebut, sebuah kenyataan pahit masih membayangi: jurang pemisah antara si kaya dan si miskin rupanya belum sepenuhnya terkikis.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin di Jakarta tercatat sebesar 3,96 persen pada Maret 2026, atau setara dengan sekitar 432.620 orang. Capaian ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan periode September 2025 yang berada di angka 4,03 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, angka ini menjadi rekor bersejarah karena berhasil menembus batas psikologis di bawah empat persen.
Penurunan angka kemiskinan yang menggembirakan ini bergerak sejajar dengan perbaikan pada ranah ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka mencatatkan angka 5,79 persen pada Mei 2026, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja melesat naik hingga mencapai 66,05 persen. Di tengah guncangan dan tekanan ekonomi global yang belum mereda, perekonomian Jakarta terbukti tetap kokoh dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali.
Kendati demikian, catatan manis tersebut belum cukup untuk membuat pemerintah berpuas diri. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim menekankan bahwa persoalan rasio ketimpangan (gini ratio) masih menjadi perhatian mendalam bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini disebabkan oleh angka rasio ketimpangan yang masih tertahan di kisaran 0,435.
“Pemprov DKI menyadari bahwa tantangan belum selesai. Rasio gini yang masih berada di kisaran 0,435 menunjukkan bahwa ketimpangan perlu terus dikerjakan secara serius,” ujar Chico di Jakarta, Jumat.
Keberhasilan menekan angka kemiskinan saat ini tak lepas dari peran vital jaringan pengaman sosial (social safety net) yang dijalankan secara konsisten oleh Pemprov DKI Jakarta. Chico menyebutkan bahwa keberadaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) memegang peran kunci dalam memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat menuntaskan pendidikan mereka, mulai dari jenjang dasar hingga ke bangku perguruan tinggi. Tidak hanya itu, uluran bantuan biaya pendidikan untuk sejumlah sekolah swasta turut menjadi angin segar yang meringankan beban finansial keluarga.
Pemerintah daerah juga terus menyalurkan bantuan sosial, memperluas akses layanan kesehatan, serta menyediakan program rumah susun (rusun). Rangkaian program intervensi ini terbukti efektif menstabilkan pengeluaran rumah tangga berpenghasilan rendah sehingga daya beli masyarakat di lapisan bawah dapat tetap terjaga dengan baik.
“Bantalan sosial seperti KJP, KJMU, dan pelatihan keterampilan harus terus berjalan agar warga yang sudah naik kelas tidak mudah kembali, sekaligus kita tetap fokus menekan ketimpangan,” ucap Chico menegaskan.
Langkah dan arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta ke depan akan terus difokuskan pada penguatan jaringan pengaman sosial, peningkatan kualitas mutu tenaga kerja, penyediaan serta perluasan kesempatan ekonomi bagi para pelaku usaha kecil, hingga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Semua ini dilakukan agar manfaat peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan warga.
“Pemprov DKI Jakarta akan terus memantau data BPS secara berkala dan menyesuaikan program berdasarkan kondisi di lapangan,” tutur Chico menutup keterangannya.
Perjalanan menghapus ketimpangan sosial memang membutuhkan napas panjang dan komitmen yang tak pernah surut. Keberhasilan menekan angka kemiskinan hanyalah satu babak awal dari perjuangan yang lebih besar, sebab kesejahteraan sejati baru dapat dikatakan terwujud saat setiap warga, tanpa terkecuali, dapat menikmati indahnya keadilan dan kemakmuran di tanah ibu kota. (gdi)
