WANITAINDONESIA.CO – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggandeng Uni Eropa guna meluncurkan Civil Society Organisation Working Group (CSO WG) yang mewadahi 50 organisasi masyarakat sipil dari 8 simpul wilayah di Indonesia dengan tujuan mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024-2030.
Kelompok kerja ini bertujuan memperkuat keterlibatan masyarakat sipil sekaligus menjembatani aspirasi dan praktik baik tentang perubahan iklim di akar rumput agar menjadi masukan bagi kebijakan nasional.
“Dalam rangka mendorong peningkatan akses dan partisipasi setara bagi perempuan dalam aksi iklim, KemenPPPA telah meluncurkan dokumen Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024-2030,” kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Dia menjelaskan, sebagai negara kepulauan, lebih dari 60 persen wilayah Indonesia berisiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, badai). Perubahan iklim juga menjadi salah satu isu global yang memiliki dampak paling signifikan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, lansia, disabilitas, masyarakat miskin, perempuan dan anak dengan masalah kesehatan, masyarakat adat, mereka yang tinggal di daerah konflik dan lokasi 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Atas dasar itu, menurut Amurwani, kebijakan tingkat nasional dalam RAN GPI tidak dapat berdampak nyata tanpa keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa. Dengan demikian, CSO Working Group tersebut dibentuk untuk memperluas pelibatan publik, menjadi jembatan dua arah, serta mengalirkan aspirasi dan praktik baik dari tingkat akar rumput ke meja kebijakan nasional.
“Kami meletakkan harapan yang sangat besar kepada seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari kementerian/lembaga pengampu sektor, mitra pembangunan internasional, dunia usaha, dan khususnya CSO/organisasi masyarakat sipil, akademisi dan media,” katanya.
“Mari kita buka akses koordinasi yang seluas-luasnya, mengintegrasikan bukti lapangan dari CSO ke dalam perencanaan program kerja, serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi yang responsif gender. Kita dorong suara masyarakat rentan agar setiap kebijakan iklim yang diambil betul-betul adil dan berdampak secara tepat sasaran,” ujar Amurwani menambahkan.
Diketahui, CSO Working Group ini dirancang untuk menghubungkan kontribusi masyarakat sipil dengan tujuh sektor strategis RAN GPI 2024-2030. Ketujuh sektor tersebut mencakup ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan, air, dan irigasi; tutupan hutan dan lahan, termasuk pencegahan deforestasi, penghutanan kembali, serta restorasi lahan gambut; energi baru terbarukan, pengelolaan limbah dan sampah, serta kesehatan lingkungan; industri dan ekonomi hijau, IPTEK, serta inovasi.
Selain itu, sektor ketahanan terhadap bencana dan pemulihan kerusakan, ketahanan sosial, budaya, kesehatan, dan perlindungan hak anak, serta kelautan, pesisir, dan ekonomi biru juga dicakup.
Untuk memperkuat keterwakilan dan koordinasi dari tingkat daerah hingga nasional, jejaring masyarakat sipil dikembangkan melalui delapan simpul wilayah, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa I (Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat), Jawa II (Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur), Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku-Maluku Utara, serta Papua.
Aspirasi, kebutuhan, bukti, dan praktik baik dari komunitas dihimpun oleh setiap simpul untuk kemudian disampaikan kepada koordinasi nasional. Sebaliknya, hasil dialog kebijakan dan informasi dari tingkat nasional akan diteruskan kembali kepada organisasi anggota dan komunitas.
Sementara, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Franky Zamzani mengapresiasi terbentuknya CSO Working Group dan berharap kelompok kerja tersebut dapat berkontribusi secara optimal. Ia menyampaikan, RAN GPI 2024–2030 telah mengintegrasikan perspektif gender dalam aksi iklim, sekaligus memperkuat pelibatan perempuan dan kelompok rentan. Dokumen tersebut juga menjadi pelengkap kebijakan adaptasi perubahan iklim di tingkat pusat, daerah, dan masyarakat melalui penerapan pengaman (safeguard) kesetaraan gender.
“Ada empat peran strategis CSO, yaitu sebagai penghubung kebijakan dan kebutuhan, penyedia data dan bukti tapak, penggerak pemberdayaan, serta mitra pemantauan dan evaluasi. Masyarakat sipil bukan sekadar pelaksana kegiatan pemerintah, melainkan juga mitra strategis dalam seluruh siklus kebijakan mulai dari perencanaan sampai evaluasi,” katanya.
Franky menambahkan, pelaksanaan upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab KLH/BPLH, tetapi juga dapat melibatkan Kemen PPPA. Dalam hal ini, data kerentanan yang dimiliki KLH/BPLH dapat menjadi dasar kolaborasi untuk mengidentifikasi kabupaten/kota dengan tingkat kerentanan tinggi, termasuk wilayah dengan jumlah perempuan dan anak yang besar.
Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan jumlah penyandang disabilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan prioritas intervensi serta penguatan kapasitas di tingkat nasional dan daerah, sehingga kebutuhan kelompok rentan dapat diakomodasi secara lebih tepat.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Emmy Astuti mengatakan, CSO Working Group diharapkan tidak hanya menjadi forum koordinasi antar CSO, tetapi berkontribusi pada perumusan kebijakan perubahan iklim melalui pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat lokal, masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Menurut dia, selama ini kebijakan dan program kerap disusun dengan perspektif pemerintah dan pendekatan teknokratis semata, sementara kelompok rentan dipandang sebagai korban atau penerima manfaat. Mereka seharusnya diperlakukan sebagai subjek yang memiliki program dan berada di garda terdepan dalam menentukan arah kebijakan, karena dampaknya langsung dirasakan dalam kehidupan mereka.
Adapun Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister Kajian Gender di Sekolah Pascasarjana dan Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) UI, Iklillah M. Dini mengemukakan, partisipasi bermakna dalam aksi iklim tidak berhenti pada jumlah perempuan yang terlibat, tetapi juga memastikan perempuan memiliki peran dan pengaruh yang nyata dalam pengambilan keputusan.
Menurut dia, indikator keberhasilan kebijakan perlu berpijak pada kehidupan nyata perempuan dan kelompok rentan melalui prinsip redistribusi, rekognisi, dan representasi. (yud)