WANITAINDONESIA.CO – Pemerintah membidik model ekonomi berbasis koperasi pesantren dapat diterapkan secara nasional pada 2028. Atas dasar itu, Provinsi Jawa Timur (Jatim) didorong menjadi proyek percontohan dengan melibatkan sedikitnya 300 koperasi pesantren sebagai pelaku ekonomi produktif dan bagian dari rantai pasok industri nasional.
Dengan begitu, pengembangan koperasi pesantren di Jatim diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di berbagai daerah.
“Saya ingin pada akhir 2026 Pak Prabowo melihat koperasi pesantren Jawa Timur ternyata bisa diandalkan. Kemudian pada 2028, model ekonomi pesantren ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat A Muhaimin Iskandar saat Sosialisasi Literasi Keuangan kepada Pengurus Koperasi Pondok Pesantren (Ponpes) di Ponpes Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Rabu (11/11/2026).
Muhaimin menjelaskan, koperasi pesantren harus bergerak cepat dan membuktikan kapasitasnya sebagai kekuatan ekonomi masyarakat. Hal ini tak terlepas dari peluang strategis yang dimiliki koperasi pesantren untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri besar.
Oleh karena itu, penguatan koperasi tidak boleh berhenti pada aktivitas perdagangan internal, tetapi harus mampu membangun usaha produktif yang terhubung dengan kebutuhan industri nasional.
Muhaimin pun mencontohkan kendaraan listrik BYD di Indonesia, ia melihat kehadiran industri besar sebagai kesempatan bagi pengusaha dan produsen lokal untuk memasok berbagai komponen yang dibutuhkan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi bagian dari proses produksi.
“Karena komponen-komponennya ada di Indonesia, dari semua produk-produknya, maka BYD tumbuh sekaligus menumbuhkan pengusaha di Indonesia. Kita tidak hanya menjadi pembeli, tetapi kita juga sekaligus produsennya, sehingga tumbuh koperasi,” ujar dia.
Lebih lanjut, Muhaimin menegaskan, transformasi bangsa yang didorong Presiden Prabowo Subianto membutuhkan kesiapan pelaku ekonomi baru, termasuk koperasi pesantren. Dengan demikian, pesantren harus mempersiapkan kapasitas usaha, tata kelola, dan kepemilikan koperasi agar mampu menangkap peluang ekonomi yang terbuka.
Muhaimin berharap Jatim dapat menjadi pelopor dengan menyiapkan sedikitnya 300 koperasi pesantren sebagai proyek percontohan.
Keberhasilan model ini diharapkan menjadi bukti bahwa pesantren tidak hanya berperan dalam pendidikan dan kehidupan sosial, tetapi juga menjadi motor kemajuan ekonomi bangsa.
“Pesantren harus menjadi solusi dan motor kemajuan ekonomi. Kita ingin lahir pelaku-pelaku ekonomi baru yang tumbuh bersama, menikmati hasil pembangunan bersama, dan menjadi tuan di negeri sendiri,” kata dia menegaskan. (yud)





