WANITAINDONESIA.CO – Pemerintah menyiapkan penurunan bunga pembiayaan bagi perempuan prasejahtera melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari sekitar 24 persen menjadi maksimal 8 persen.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses permodalan yang lebih terjangkau bagi perempuan pelaku usaha mikro.
Menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar, skema pembiayaan dengan bunga maksimal 8 persen tersebut saat ini sedang dalam tahap uji coba dan diharapkan dapat segera direalisasikan.
“Presiden memerintahkan secepat-cepatnya PNM untuk perempuan prasejahtera ini maksimal 8 persen dan sedang diuji cobakan. Insya Allah dalam waktu dekat akan terwujud perempuan produktif prasejahtera akan menikmati bunga maksimal 8 persen dari seluruh kebutuhan pinjaman,” kata Muhaimin di Tangerang Selatan, Senin (09/11/2026).
Dia menjelaskan, penurunan bunga pembiayaan menjadi langkah penting untuk memperkuat akses modal bagi perempuan prasejahtera agar dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga. Selama ini, pembiayaan melalui skema tanggung renteng tanggung, PNM telah menjangkau 23,3 juta perempuan yang didorong masuk ke dalam kegiatan ekonomi produktif.
Muhaimin menilai, capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi perempuan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Melalui dukungan pembiayaan dan pendampingan, perempuan yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses modal dapat mulai membangun usaha dan berkontribusi terhadap perekonomian keluarga.
Ia mencontohkan, model pembiayaan PNM yang terinspirasi dari Grameen Bank di Bangladesh yang dikembangkan oleh peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus. Model tersebut menunjukkan bahwa akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat prasejahtera dapat menjadi instrumen untuk mendorong kemandirian ekonomi.
“Indonesia hari ini sangat butuh ide-ide baru seperti Grameen Bank. Karena PNM yang terinspirasi dari Grameen Bank ini sudah bisa menggerakkan 23 juta perempuan prasejahtera menjadi produktif,” ungkap dia.
Meski demikian, Muhaimin mengingatkan penurunan bunga pembiayaan harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Skema pembiayaan perlu dirancang agar tetap mampu berjalan dalam jangka panjang sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh perempuan prasejahtera yang membutuhkan akses permodalan.
Selain memperluas pembiayaan murah, pemerintah juga mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya perempuan, untuk meningkatkan skala usahanya. Penguatan akses pasar, teknologi, dan permodalan menjadi bagian dari upaya membuka peluang agar UMKM dapat berkembang dan naik kelas.
Muhaimin menegaskan, pemberdayaan ekonomi tidak cukup hanya memberikan akses modal. Inovasi dan perluasan peluang usaha yang menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital dan ekonomi kreatif dibutuhkan agar pelaku UMKM mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Ia juga menekankan pentingnya mengubah orientasi penggunaan anggaran negara. Setiap rupiah dalam APBN harus mampu menciptakan kegiatan ekonomi produktif, melahirkan pengusaha baru, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi dari lapisan masyarakat bawah.
“Ekosistem itu bagaimana agar APBN secepat-cepatnya menjadi kekuatan yang melahirkan pengusaha baru, melahirkan ekonomi yang tumbuh di bawah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menko Muhaimin.
Melalui penguatan pembiayaan PNM dan perluasan ekosistem usaha, pemerintah berharap semakin banyak perempuan prasejahtera memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi pelaku ekonomi produktif.
Dengan pembiayaan yang lebih terjangkau dan dukungan usaha yang berkelanjutan, pemberdayaan diharapkan tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi mampu mendorong kemandirian ekonomi keluarga. (yud)
 dari sekitar 24 persen menjadi maksimal 8 persen.){kind=link}