WANITAINDONESIA.CO — Kemudahan yang ditawarkan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence atau AI) kini semakin memanjakan aktivitas harian masyarakat. Namun, di balik kecanggihannya dalam merangkai kata dan menyajikan jawaban secara instan, tersimpan sebuah ancaman tersembunyi yang kerap diabaikan, yaitu pudarnya nalar kritis akibat ketergantungan yang berlebihan pada mesin.
Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengingatkan bahwa informasi yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence atau AI) bukanlah sebuah kebenaran mutlak. Sistem kerja teknologi tersebut sepenuhnya berlandaskan pada pola data dan probabilitas matematika yang memiliki celah kesalahan, sehingga potensi kekeliruan tetap sangat besar.
“Kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence atau AI) bisa terdengar sangat meyakinkan, tetapi tetap bisa salah, bisa bias, bahkan mengarang fakta. Kita perlu membangun sikap kritis, jangan percaya begitu saja karena jawabannya rapi, bahasanya canggih, atau disampaikan dengan percaya diri,” kata Heru Sutadi yang juga menjabat Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa ancaman terbesar dari penggunaan teknologi tersebut bukanlah ketika mesin mampu menciptakan kebohongan yang meyakinkan, melainkan saat manusia secara perlahan kehilangan kemampuan dasar untuk membedakan antara fakta objektif dan rekayasa digital.
Oleh karena itu, penguatan literasi digital di tengah masyarakat menjadi sebuah urgensi yang tidak bisa ditawar lagi. Ketergantungan mutlak pada mesin dikhawatirkan dapat melumpuhkan kemandirian kognitif manusia dalam mengolah informasi.
“Kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence atau AI) boleh menjadi asisten berpikir, tetapi jangan sampai menggantikan kemampuan kita untuk berpikir. Jangan hanya pintar menggunakan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence atau AI), tetapi kita juga harus cerdas meragukan, memeriksa, dan memverifikasi hasilnya,” ujar Heru Sutadi.
Sebagai langkah antisipasi, setiap individu diimbau untuk selalu membiasakan diri melakukan verifikasi secara mandiri terhadap setiap informasi yang diterima dari internet. Pemeriksaan tersebut mencakup penelusuran sumber asli, kejelasan tanggal, konteks peristiwa, serta pembandingan data dengan media atau kanal resmi sebelum memutuskan untuk menyebarkannya ke ruang publik.
Untuk menanggulangi risiko penyebaran misinformasi secara komprehensif, Heru Sutadi mengusulkan penerapan tiga pilar perlindungan utama yang melibatkan berbagai elemen lintas sektor. Langkah pertama dimulai dari edukasi masyarakat secara masif yang harus menjangkau seluruh lapisan, mulai dari lingkungan sekolah hingga komunitas akar rumput.
Pada lapis kedua, platform digital dituntut untuk lebih transparan, memperkuat sistem deteksi konten manipulatif, menyediakan fasilitas pengaduan yang responsif, serta menyematkan label peringatan yang jelas pada setiap konten rekayasa mendalam (deepfake).
Kendati mendorong penguatan regulasi demi menciptakan ekosistem digital yang sehat, ia juga memberikan catatan penting agar penegakan aturan tersebut tidak disalahgunakan sebagai instrumen untuk membungkam kebebasan berpendapat di ruang publik.
“Jangan menjadikan semua konten kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence atau AI) sebagai ancaman atau alasan untuk membatasi kritik. Yang harus dilawan adalah manipulasi dan penipuan, bukan kebebasan berekspresi,” tegas Heru Sutadi.
Ketika mesin cerdas semakin mendominasi kehidupan sehari-hari, tantangan terbesar sebenarnya bukan terletak pada seberapa canggih teknologi yang diciptakan, melainkan pada seberapa kuat manusia mempertahankan kedaulatan pikiran dan nalar kritisnya sendiri. (Gdi)
 kini semakin memanjakan aktivitas harian masyarakat.){kind=link}