WANITAINDONESIA.CO — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam evaluasi yang disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Relawan Nasional (Gernas), Gema Sasmita. Ia menilai pemerintah mulai mendorong perubahan di berbagai sektor, mulai dari energi, pertanian, kelautan, hingga kesejahteraan masyarakat.
Menurut Gema, arah kebijakan pemerintah tidak hanya tercermin dari indikator ekonomi makro, tetapi juga dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Ia menilai sejumlah kebijakan mulai menyasar persoalan mendasar yang selama ini dihadapi petani, nelayan, penambang rakyat, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Data yang disampaikan dalam evaluasi tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen pada semester I 2026. Sementara itu, tingkat kemiskinan berada di angka 8,07 persen per Maret 2026 dan tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,68 persen.
Gema menilai capaian tersebut perlu dilihat bersama dengan berbagai perubahan kebijakan yang menyentuh sektor produktif dan ekonomi masyarakat.
Legalitas Sumur Minyak Rakyat hingga Penertiban Tambang Ilegal
Salah satu sektor yang menjadi perhatian Gema adalah energi dan pertambangan. Ia menyoroti kebijakan yang memberikan ruang legal bagi pengelolaan sumur minyak rakyat, yang selama bertahun-tahun menghadapi persoalan kepastian hukum.
Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, pemerintah membuka mekanisme pengelolaan sumur minyak masyarakat dengan melibatkan pihak terkait, termasuk Pertamina dalam penyerapan minyak sesuai ketentuan yang berlaku.
Gema menilai kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah sumur minyak.
Di sektor pertambangan, ia juga menyoroti penertiban tambang timah ilegal di Bangka Belitung melalui Operasi Halilintar. Selain itu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) disebut telah mengambil kembali jutaan hektare kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal.
Menurutnya, penataan sektor sumber daya alam perlu berjalan beriringan dengan pengawasan lingkungan dan tata kelola yang transparan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
Kampung Nelayan Merah Putih Dorong Penguatan Ekonomi Pesisir
Perubahan juga dinilai perlu menyentuh kehidupan masyarakat pesisir. Gema menyoroti program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang diarahkan untuk memperbaiki fasilitas dan produktivitas kawasan perikanan.
Program tersebut mencakup pembangunan fasilitas dermaga, pusat logistik, serta penyimpanan berpendingin atau cold storage. Infrastruktur ini dinilai penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan mengurangi kerugian nelayan ketika harga ikan mengalami penurunan.
Gema juga menyoroti rencana penguatan armada penangkapan ikan nasional serta pengembangan kawasan budidaya perikanan, termasuk tambak nila salin, garam terintegrasi, dan tambak udang.
Menurutnya, penguatan infrastruktur dan produksi perikanan harus diikuti dengan akses pasar yang memadai. Dengan begitu, nelayan tidak hanya mampu meningkatkan hasil tangkapan, tetapi juga memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam rantai distribusi.
Kebijakan Pupuk dan Harga Panen Jadi Perhatian Petani
Di sektor pertanian, Gema menilai penyederhanaan distribusi pupuk dan perlindungan harga hasil panen menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani.
Pemerintah disebut menyederhanakan regulasi penyaluran pupuk agar distribusinya lebih mudah dijangkau. Kebijakan harga pupuk bersubsidi juga diarahkan untuk menekan biaya produksi yang selama ini menjadi salah satu beban petani.
Selain itu, pemerintah menetapkan kebijakan harga pembelian gabah dan jagung serta memperluas dukungan infrastruktur pertanian, termasuk melalui pompa air dan perbaikan jaringan irigasi.
Dalam evaluasi yang disampaikan Gema, pertumbuhan produk domestik bruto sektor pertanian tercatat mencapai 5,74 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) juga disebut berada di angka 131.
Sementara itu, stok beras pemerintah dilaporkan mencapai 4,5 juta ton per Oktober 2026. Gema menilai penguatan produksi dan cadangan pangan merupakan langkah strategis untuk menjaga pasokan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Meski demikian, keberhasilan kebijakan pangan tetap perlu diukur melalui kesinambungan pasokan, keterjangkauan harga bagi konsumen, serta peningkatan pendapatan petani secara berkelanjutan.
Gernas Ikut Mengawal Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari evaluasi Gema. Ia mengatakan Gernas mendorong pengawasan di tingkat masyarakat agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.
Menurut Gema, pelaksanaan MBG perlu memperhatikan kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, keamanan makanan, dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Evaluasi terhadap insiden keamanan pangan juga dinilai penting untuk memperkuat standar operasional program.
Ia turut menyoroti peluang bagi program MBG untuk mendukung perekonomian lokal melalui penyerapan bahan pangan dari petani dan pemasok di sekitar lokasi dapur.
Dengan pola tersebut, program pemenuhan gizi diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak dan kelompok sasaran lainnya, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa.
Di bidang kesehatan, Gema menyoroti program Cek Kesehatan Gratis, penguatan penanganan tuberkulosis (TBC), serta insentif bagi dokter spesialis yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia menilai pemerataan layanan kesehatan harus menjadi bagian dari pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi Anggaran untuk Perumahan dan Pendidikan
Menurut Gema, upaya memperluas program sosial dan pembangunan juga berkaitan dengan efisiensi belanja pemerintah. Ia menyoroti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan efisiensi belanja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dalam materi evaluasi Gernas, efisiensi anggaran tersebut disebut mencapai Rp306,17 triliun. Penghematan anggaran diharapkan dapat memberikan ruang fiskal lebih besar untuk membiayai program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Sejumlah program yang menjadi perhatian meliputi peningkatan kuota rumah subsidi, bantuan bedah rumah, pembangunan jembatan untuk akses anak sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, serta revitalisasi fasilitas pendidikan.
Gema menilai program perumahan dan pendidikan memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak dan akses pendidikan yang lebih baik.
Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program tersebut perlu terus dikawal agar manfaatnya tepat sasaran dan dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Danantara dan Arah Industrialisasi Indonesia
Selain program yang menyentuh kebutuhan dasar, Gema turut menyoroti upaya pemerintah mendorong industrialisasi melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menurutnya, penguatan investasi strategis diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperluas kapasitas industri nasional, serta membuka peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pengembangan industri semikonduktor, teknologi digital, energi berbasis pengolahan sampah, hingga infrastruktur kedirgantaraan.
Di bidang sumber daya manusia, kerja sama pengembangan kompetensi semikonduktor disebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kemampuan insinyur nasional dalam menghadapi persaingan industri teknologi.
Sementara itu, pengembangan teknologi Wi-Fi generasi terbaru dan penerapan kurikulum koding serta kecerdasan artifisial (AI) dinilai dapat mendukung transformasi digital apabila dibarengi pemerataan infrastruktur dan peningkatan kompetensi masyarakat.
Gema juga menyoroti kinerja sejumlah BUMN yang, berdasarkan data dalam materi evaluasinya, mencatat pertumbuhan laba. Menurutnya, peningkatan kinerja perusahaan negara perlu diikuti dengan tata kelola yang baik dan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.
Gernas Dorong Kebijakan Berpihak pada Masyarakat
Bagi Gema Sasmita, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak cukup berhenti pada angka pertumbuhan ekonomi maupun besarnya anggaran program pemerintah. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Gernas, kata dia, berkomitmen mengawal berbagai program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan petani, nelayan, penambang rakyat, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia berharap kebijakan di sektor energi, pangan, kesehatan, pendidikan, dan industri dapat berjalan secara konsisten hingga akhir masa pemerintahan pada 2029.
Menurut Gema, pembangunan nasional perlu diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam statistik, tetapi juga terasa melalui peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan kerja, dan semakin meratanya akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Dengan demikian, agenda menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya menjadi target jangka panjang, tetapi juga diwujudkan melalui perbaikan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. (Ver)
, Gema Sasmita.){kind=link}