WANITAINDONESIA.CO — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggelar rapat evaluasi dan percepatan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2026 di Wisma Mandiri, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Rapat ini berfokus membahas capaian penyaluran FLPP, kendala di lapangan, serta strategi percepatan guna mengejar target 350.000 unit rumah subsidi hingga akhir tahun.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk memastikan penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran. Pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi seluruh ekosistem perumahan agar target dapat tercapai tanpa mengabaikan integritas dan aturan yang berlaku.
Berdasarkan data hingga 9 Oktober 2026, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 177.161 unit atau sekitar 50,62 persen dari target tahunan. Untuk mengejar sisa target dalam waktu sekitar dua setengah bulan ke depan, pemerintah mencatat adanya potensi permintaan (demand) sebanyak 39.155 unit serta potensi pasokan rumah (supply) sebanyak 27.443 unit yang perlu dioptimalkan. Guna menindaklanjuti potensi tersebut secara konkret, masing-masing deputi BP Tapera memaparkan strategi pemasaran di wilayah tanggung jawabnya melalui langkah-langkah terintegrasi.
Strategi percepatan tersebut di antaranya mencakup penguatan sosialisasi dan edukasi guna memperluas jangkauan calon debitur dari kalangan MBR, ASN, hingga pekerja swasta melalui pendekatan langsung maupun daring.
Komisioner BP Tapera Periode 2024–2029, Dr. Heru Pudyo Nugroho, S.E., M.B.A., menjelaskan bahwa pemerintah juga mendorong peningkatan keterjangkauan angsuran masyarakat lewat opsi perpanjangan tenor KPR hingga 40 tahun yang diadaptasi oleh bank penyalur seperti BTN, Bank Nobu, BRI, dan BSI. Selain itu, agenda akad massal disiapkan di titik-titik potensial seperti Jawa Timur dan Kabupaten Bekasi jelang akhir Desember, yang dipadukan dengan pemasaran digital secara masif bersama pengembang untuk menjangkau generasi muda.
Di samping memacu percepatan angka penyaluran, Kementerian PKP menekankan pentingnya kelaikan fisik bangunan. Setiap unit rumah subsidi yang diserahterimakan wajib memenuhi standar struktur yang kuat, siap huni, serta didukung fasilitas air dan listrik yang memadai. Mengenai wacana skema pengalihan kepemilikan (KPR recycle), pemerintah menegaskan regulasi tersebut masih dalam tahap pematangan lintas kementerian dan dikoordinasikan secara terpisah. Fokus utama pemerintah tetap diprioritaskan pada penyediaan rumah baru (backlog) serta perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat.
“Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan pengembang, seluruh ekosistem perumahan optimistis dapat mewujudkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” tutup Heru. (Des)
 Maruarar Sirait bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggelar rapat evaluasi dan percepatan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2026 di Wisma Mandiri, Jakarta, Jumat (9/10/2026).){kind=link}