WANITAINDONESIA.CO – Pemerintah menggulirkan mekanisme baru terkait pendataan menyangkut penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. Langkah ini akan dilakukan secara digital dan kuncinya terletak pada wajah masyarakat.
Hal itu seiring upaya pemerintah menargetkan 48 juta keluarga masuk dalam skema Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital 2027. Pola yang diterapkan yakni registrasi mandiri melalui Portal Perlinsos Kemensos. Warga cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada KTP-elektronik nomor meter listrik, dan melakukan pemindaian wajah melalui teknologi face recognition (FR).
Seperti dikutip laman Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Sabtu (3/10/2026), transformasi tersebut dimatangkan pemerintah melalui Rapat Tingkat Menteri Perluasan Program Intervensi Perlindungan Sosial di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026) lalu. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri lintas kementerian.
Atas dasar itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong percepatan rekrutmen Agen Perlinsos agar transisi ini tidak meninggalkan kelompok rentan.
“Agen Perlinsos ini untuk memastikan bansos tepat sasaran dan menjangkau warga yang kesulitan dengan teknologi. Mereka yang akan mendampingi di lapangan,” kata Tito.
Diketahui, teknologi menyangkut hal itu terbilang sederhana. Agen hanya menggunakan smartphone. Fitur face recognition langsung terhubung ke basis data Dukcapil. Validasi identitas selesai dalam hitungan detik.
“Data Dukcapil ini menjadi basis utama karena memiliki data biometrik sidik jari, wajah, hingga retina. Begitu wajah ditampilkan di handphone, data langsung muncul dalam lima sampai tujuh detik,” ujar Tito.
Tak hanya itu, akurasi tidak berhenti di identitas. Guna mempertajam kelayakan penerima, data Dukcapil diintegrasikan dengan data Badan Pertanahan Nasional untuk mengecek kepemilikan aset tanah, dan data Kepolisian untuk kepemilikan kendaraan.
Sementara, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi menyatakan, pihaknya siap mengawal dari sisi infrastruktur.
“Dukcapil menyiapkan sistemnya agar tetap cepat dan aman. Kami juga akan melatih agen di daerah, sehingga verifikasi di lapangan tidak salah prosedur dan data warga tetap terlindungi. BSSN ikut memperkuat keamanan sibernya,” kata Teguh..
Diketahui, demi menjalankan skema ini, pemerintah meluncurkan Gerakan #PeduliTetangga. Dibutuhkan sekitar 2,4 juta agen yang direkrut dari pendamping sosial, ASN, hingga TNI-Polri. Polanya adaptif. Di Bali, misalnya, agen diperankan oleh kader posyandu dengan memanfaatkan struktur banjar.
Penerapan penuh ditargetkan awal 2027.
Kementerian Komunikasi Digital memprioritaskan wilayah dengan jaringan 4G yang baik sebagai tahap awal. Warga diimbau menyiapkan NIK yang padan dan aktif sebagai langkah pertama. (Yud)
 agar tepat sasaran.){kind=link}