WANITAINDONESIA.CO – Rangkaian aksi Women’s March Jakarta, Sabtu (7/11/2026) yang diwarnai tindakan pasangan sesama jenis menuai kecaman. Salah satunya dikemukakan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i yang mengutuk keras tindakan tersebut.
Romo Syafi’i mengatakan, pihaknya akan memperkuat insersi kurikulum untuk pencegahan penyebaran budaya LGBT.
Menurut dia, tindakan pasangan sesama jenis yang dipertontonkan di ruang publik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma kesusilaan, dan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Indonesia adalah bangsa yang beragama. Kita memiliki Pancasila, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Karena itu, jangan sampai ruang publik dijadikan tempat untuk menormalisasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma kehidupan masyarakat Indonesia,” kata Romo Syafi’i di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, peristiwa tersebut harus menjadi pengingat bahwa penguatan moralitas dan pendidikan agama bagi generasi muda merupakan kebutuhan mendesak. Sebab, kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan tetap memperhatikan norma, etika, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Romo Syafi’i menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arah kebijakan yang jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.
Dalam kebijakan tersebut, penyebaran budaya LGBT ditempatkan dalam pembahasan ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara.
“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka. Ada arah kebijakan negara yang harus kita tindak lanjuti. Presiden telah memberikan landasan melalui Perpres 111 Tahun 2025. Kementerian Agama berkewajiban mengambil langkah konkret melalui pendidikan, pembinaan keagamaan, dan penguatan ketahanan keluarga,” ujar Romo Syafi’i.
Ia menegaskan, perhatian pemerintah adalah pada penyebaran budaya yang dinilai bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila, bukan untuk membenarkan tindakan kekerasan maupun persekusi terhadap individu.
Sebagai tindak lanjut, Romo Syafi’i mengungkapkan, Kementerian Agama (Kemenag) tengah memfinalisasi insersi materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBT ke dalam kurikulum pendidikan agama dan keagamaan.
Materi tersebut disiapkan untuk seluruh lingkungan pendidikan di bawah Kemenag, meliputi pendidikan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
“Kita tidak boleh membiarkan generasi muda tumbuh tanpa fondasi moral dan pegangan agama yang kuat. Karena itu, Kemenag sedang menyiapkan insersi kurikulum agar peserta didik memiliki pemahaman yang benar tentang nilai agama, moralitas, keluarga, dan kehidupan sosial,” katanya.
“Jadi kita akan perkuat insersi kurikulum pencegahan penyebaran budaya LGBT,” ujar Romo Syafi’i menegaskan.
Selain melalui pendidikan formal, Kemenag juga akan memperkuat peran penyuluh agama, tokoh lintas agama, lembaga pendidikan, dan keluarga dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Romo Syafi’i berharap langkah tersebut tidak hanya menjadi respons terhadap polemik yang sedang viral, tetapi menjadi gerakan pendidikan dan pembinaan karakter yang berkelanjutan.
“Kita ingin melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berakhlak, memiliki ketahanan moral, dan tidak mudah terpengaruh oleh budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kepribadian bangsa,” kata Romo Syafi’i.
Sebelumnya, aksi Women’s March Jakarta (WMJ) 2026 berlangsung di kawasan Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu pekan lalu. Aksi ini diwarnai kericuhan setelah peserta WMJ yang didominasi perempuan sempat terlibat ketegangan dan saling dorong-dengan aparat kepolisian yang bersiaga menjaga aksi tersebut.
Diketahui, ketegangan berujung kericuhan terjadi saat massa aksi WMJ melakukan longmarch dari arah Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju kawasan Patung Kuda, Monas. Sesampainya di depan Gedung emenag, Jalan M.H Thamrin, gerak maju massa WMJ diadang barikade aparat kepolisian.
Meski begitu, massa yang tampak membawa berbagai poster tuntutan berupaya menembus barikade tersebut. Tak ayal, situasi pun memanas lantaran polisi tetap melakukan pengadangan. Saat bersamaan, massa WMJ tetap berusaha menembus barikade dan melanjutkan longmarch ke arah kawasan patung kuda. Polisi dan massa pun saling dorong. Teriakan histeris dari peserta aksi juga bersahut-sahutan di lokasi.
Suarakan 9 Tuntutan
Diketahui, aksi WMJ 2026 itu menyuarakan 9 tuntutan. Tuntutan ini diserukan antara lain imbas kian banyaknya ketimpangan yang menekan rakyat Indonesia.
Terungkap tuntutan itu antara lain menjamin keadilan ekonomi dan perlindungan sosial universal yang mencakup desakan menurunkan harga kebutuhan pokok dan memprioritaskan APBN untuk layanan publik. Selain itu mengakui dan melindungi kerja perawatan, buruh, serta pekerja migran.
Kemudian, tuntutan menghapus kekerasan, diskriminasi, dan kriminalisasi berbasis gender, seksualitas, disabilitas, agama, pekerjaan, identitas, maupun status sosial. Termasuk tuntutan menjamin hak atas kesehatan dan kehidupan bebas dari kekerasan, layanan kesehatan reproduksi dan aborsi aman.
Mencuat pula tuntutan menghadirkan legislasi berbasis hak asasi manusia (HAM) melalui partisipasi publik dan menghentikan kebijakan publik yang membahayakan rakyat.
Selain itu, menjamin keadilan ekologis dan menghentikan pembangunan yang merampas ruang hidup masyarakat. (yud)