WANITAINDONESIA.CO — Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor guna memastikan perempuan di tingkat akar rumput menjadi bagian penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Atas dasar itu, Wamen PPPA Veronica mengapresiasi komitmen Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) dalam memperkuat peran dan posisi perempuan dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan pembangunan.
“Empat dekade merupakan perjalanan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen PPSW dalam mendampingi perempuan akar rumput. Sejak 1986, PPSW telah berkontribusi memperkuat kapasitas ekonomi, kepemimpinan, solidaritas, serta kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan,” kata Veronica dikutip Jumat (2/10/2026)
Dia menjelaskan, komitmen tersebut telah diwujudkan melalui kolaborasi Kementerian PPPA dan PPSW dalam Bimbingan Teknis Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dan Kewirausahaan Perempuan pada periode 2021-2025.
Veronica menegaskan, pemberdayaan perempuan perlu diarahkan secara menyeluruh dengan memastikan perempuan memiliki akses, kesempatan, dan dukungan untuk berkembang. Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian PPPA melalui Kebun Pangan Perempuan (KPP) sebagai program afirmasi perempuan yang mengintegrasikan penguatan ekonomi, pangan lokal, ketahanan pangan dan gizi keluarga, serta penguatan komunitas.
“KPP bukan sekadar kebun, tetapi upaya memberdayakan perempuan di tingkat akar rumput melalui akses lahan, pengembangan pangan lokal, mendorong kemandirian ekonomi, dan pengetahuan tentang gizi keluarga,” katanya.
Menurut Veronica, Kementerian PPPA telah memulai upaya tersebut melalui percontohan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan pemanfaatan lahan perhutanan sosial seluas 650 hektare yang dikelola oleh sekitar 600 perempuan secara berkelompok, dan terus dikembangkan di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
“Ketika perempuan memiliki kekuatan ekonomi dan bergerak bersama dalam komunitas, ruang untuk bersuara dan mengambil keputusan juga semakin terbuka,” ujar Veronica menambahkan.
Lebih lanjut, ia menekankan pengembangan KPP perlu dilakukan kolaboratif dan berbasis komunitas dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, serta kelompok perempuan.
“Program pemerintah harus dijahit dengan kebutuhan nyata di lapangan. Karena itu, kita ingin membangun program dari bawah dengan melibatkan komunitas perempuan dan memperkuat kolaborasi lintas pihak. Dengan dukungan seluruh pihak, KPP dapat diimplementasikan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi perempuan,” ujar Veronica.
Sementara, Sekretaris Eksekutif Asosiasi PPSW, Fitriani Sunarto menyampaikan komitmen pemberdayaan perempuan terus dilakukan PPSW hingga ke ruang digital. Hingga kini, PPSW telah mendampingi 40 ribu perempuan dan 60 ribu UMKM di 13 provinsi dalam pengembangan usaha serta penguatan keamanan digital.
“Empat puluh tahun bukan sekadar tentang perjalanan, tetapi tentang perempuan yang tumbuh dan berdaya bersama. Kami ingin perempuan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu memanfaatkannya, mengendalikannya, dan merasa aman di ruang digital,” ujar Fitriani.
Adapun Deputy Country Representative The Asia Foundation, Amala Rahmah memastikan komitmen untuk terus memperkuat kelompok dan kepemimpinan perempuan agar mampu menghadapi perubahan teknologi, sekaligus memperjuangkan akses, keamanan, dan ruang pengambilan keputusan.
“Perjuangan ke depan bukan hanya memastikan perempuan memiliki akses, tetapi juga memastikan perempuan memiliki kuasa untuk menentukan arah masa depannya sendiri,” kata Amala. (Yud)