WANITAINDONESIA.CO – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah terus diperluas untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak, sehat, dan aman.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turun langsung meninjau hasil renovasi rumah warga di kawasan Menteng Rawa Panjang, Kelurahan Menteng Atas, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Melalui program BSPS, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap kesejahteraan.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP yang akrab disapa Menteri Ara didampingi Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Adex Yudiswan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputy, serta Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Syafrin Liputo.
Rombongan meninjau langsung rumah milik Ibu Suparmi dan Ibu Nurheny yang telah selesai direnovasi melalui program BSPS. Kedua rumah tersebut kini telah mengalami perbaikan sehingga menjadi tempat tinggal yang lebih layak dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat.
Menteri Ara menjelaskan, program bedah rumah merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.
Menurutnya, alokasi bantuan BSPS di Provinsi DKI Jakarta pada 2026 mengalami peningkatan signifikan. Jika pada 2025 tercatat sebanyak 158 unit, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 10.300 unit.
“Di Jakarta sendiri alokasi program ini mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2026 menjadi 10.300 unit, meningkat jauh dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 158 unit,” ujar Menteri Ara.
Peningkatan alokasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperbaiki kondisi tempat tinggalnya.
Program BSPS juga diharapkan memberikan dampak lebih luas, tidak hanya dari sisi perbaikan fisik bangunan, tetapi juga peningkatan kualitas kesehatan, keamanan, dan kenyamanan keluarga.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo menyampaikan bahwa wilayah Jakarta Selatan memperoleh alokasi sebanyak 2.000 unit bantuan bedah rumah pada 2026.
Bantuan tersebut tersebar di 10 kecamatan dan 46 kelurahan. Khusus Kecamatan Setiabudi, terdapat alokasi sebanyak 122 unit, termasuk 11 penerima bantuan di Kelurahan Menteng Atas.
Syafrin mengapresiasi dukungan Kementerian PKP dalam mendorong percepatan pelaksanaan program bedah rumah di wilayah Jakarta Selatan.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan program secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan program peningkatan kualitas hunian dapat berjalan optimal.
Tidak hanya berfokus pada sektor perumahan, pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara turut menyampaikan kebijakan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank BRI serta pembiayaan dari Permodalan Nasional Madani (PNM).
Ia menjelaskan, suku bunga KUR BRI yang sebelumnya mencapai 18 persen kini turun menjadi 6 persen. Sementara itu, suku bunga pembiayaan PNM disebut mengalami penurunan dari 22 persen menjadi 8 persen.
“Bunga KUR BRI berhasil diturunkan secara signifikan dari yang sebelumnya mencapai 18 persen kini menjadi 6 persen saja. Tidak hanya itu, suku bunga Permodalan Nasional Madani (PNM) juga dipangkas drastis dari 22 persen menjadi 8 persen,” jelas Menteri Ara.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha kecil untuk memperoleh tambahan modal dengan beban pembiayaan yang lebih ringan.
Dengan akses permodalan yang semakin mudah, UMKM diharapkan mampu mengembangkan usaha, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan daya saing di tengah perkembangan ekonomi.
Pelaksanaan program bedah rumah dan kemudahan akses pembiayaan turut mendapat apresiasi dari Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputy.
Politisi dari daerah pemilihan Maluku tersebut menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas respons pemerintah dalam menghadirkan berbagai program bantuan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, program BSPS dan kemudahan akses perbankan menjadi bentuk dukungan yang dapat membantu meringankan beban masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.
Manfaat kemudahan pembiayaan juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu pelaku usaha kecil, Isnianto, mengungkapkan rasa syukurnya karena proses pengajuan bantuan permodalan melalui perbankan berlangsung cepat dan tidak mengalami kendala berarti.
Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terhadap masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga menyangkut penguatan ekonomi keluarga.
Dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat juga datang dari jajaran kepolisian. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Adex Yudiswan menyampaikan komitmen untuk terus mendukung dan mendampingi pelaksanaan program pemerintah, khususnya BSPS.
Ia juga menjelaskan adanya program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan penyaluran tenaga kerja bagi warga yang belum memiliki pekerjaan.
Adex menyebut, Kapolri mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat memperoleh kesempatan kerja.
“Untuk di Daerah Boncos dan Kampung Bahari, kami akan datang untuk memberikan pelatihan kepada pengangguran dan akan menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan yang membutuhkan,” tegas Adex.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat, sekaligus membantu meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
Program bedah rumah BSPS, kemudahan pembiayaan UMKM, hingga pelatihan dan penyaluran tenaga kerja menjadi beberapa upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, aparat kepolisian, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan berbagai program tersebut.
Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah diharapkan dapat terus memperluas manfaat pembangunan agar tidak hanya dirasakan di tingkat perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
Pada akhirnya, hunian yang layak, akses permodalan yang terjangkau, serta kesempatan memperoleh pekerjaan merupakan aspek penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. (wib)