wanitaindonesia.co – Sebuah pertemuan perempuan akan diadakan di Jakarta. Temu perempuan nasional ini akan membahas kondisi perjuangan kedaulatan pangan perempuan di Indonesia.
Kedaulatan pangan seharusnya memang menjadi prioritas di dalam pemerintahan Jokowi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan kedaulatan pangan sebagai asas, arah dan capaian yang ingin diwujudkan.
Presiden Joko Widodo juga secara tegas pernah menyatakan soal kedaulatan pangan sebagai salah satu prioritas dari Nawacita.
Akan tetapi, fakta yang terjadi justru memperlihatkan situasi yang sangat memprihatinkan. Para perempuan petani kehilangan tanahnya akibat alih fungsi maupun dirampas untuk perkebunan, pabrik semen, bandara atau proyek pembangunan lainnya.
Di pesisir, nelayan terancam proyek reklamasi dan penambangan pasir. Di satu sisi, pemerintah memang mengeluarkan kebijakan untuk berupaya melindungi, namun di sisi yang lain pemerintah juga semakin agresif mengikatkan diri pada perjanjian internasional yang menghilangkan kedaulatan pemerintah untuk melindungi produsen pangannya.
Kedaulatan rakyat Indonesia atas pangannya semakin menghilang. Perempuan pun terpinggirkan dari kontestasi perebutan sumber-sumber kehidupan ini.
Situasi-situasi tersebut tidak bisa dibiarkan berlanjut dan harus diselesaikan jika ingin mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan. Kebijakan maupun program yang disusun sudah pasti harus melibatkan petani, nelayan, pembudi daya ikan maupun petambak garam khususnya perempuan. Karena sejatinya perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan pangan yang alami dan lestari.
Dengan kondisi inilah menggunakan momentum peringatan Hari Perempuan Internasional, Solidaritas Perempuan kemudian menginisasi Temu Perempuan untuk Kedaulatan Pangan dengan tema “Mendorong Agenda Politik Perempuan untuk Kedaulatan Pangan” sebagai ruang untuk menguatkan perempuan-perempuan yang berjuang untuk kedaulatan pangan.
Ketua Solidaritas Perempuan Puspa Dewi menyatakan bahwa temu perempuan ini diharapkan mampu untuk menggali lebih dalam secara holistik mengenai isu dan permasalahan yang dialami oleh perempuan dalam pengelolaan pangan. Kemudian pertemuan ini akan membangun dan menarasikan bersama harapan dan strategi untuk mewujudkan kedaulatan pangan oleh perempuan produsen pangan, organisasi petani, organisasi nelayan, masyarakat sipil, pegiat hak atas pangan dan akademisi.
“Pertemuan ini untuk membangun ruang bagi perempuan pejuang kedaulatan pangan untuk menyuarakan situasi, pengalaman, dan strategi dalam mengelola pangannya serta memperjuangkan kedaulatan pangan, menginformasikan kepada publik, organisasi masyarakat sipil dan akademisi mengenai situasi perempuan dan inisiatif kolektif perempuan dalam memperjuangkan kedaulatan pangan, membangun solidaritas dan merancang strategi bersama sebagai rekomendasi kepada pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan,” ujar Puspa Dewi.
Hasil yang diharapkan dari pertemuan ini yaitu adanya ruang bagi perempuan pejuang kedaulatan pangan untuk menyuarakan situasi, pengalaman, dan strategi dalam pengelolaan pangan serta memperjuangkan kedaulatan pangan, publik, organisasi masyarakat sipil dan akademisi yang hadir terinformasi mengenai situasi perempuan dan inisiatif kolektif perempuan dalam memperjuangkan kedaulatan pangan, agar terbangunnya solidaritas antar perempuan pejuang kedaulatan pangan dalam mendukung dan mengadvokasi bersama untuk kedaulatan pangan dan adanya rekomendasi dari perempuan pejuang kedaulatan pangan kepada Pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan. (wi)