WANITAINDONESIA.CO – Ketergantungan Indonesia terhadap pasokan gas asing kini tengah diupayakan untuk dipangkas secara masif lewat langkah elektrifikasi rumah tangga. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi mengusulkan alokasi anggaran yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Anggaran jumbo ini sengaja digelontorkan untuk mengarsiteki program kompor listrik demi melepaskan diri dari jerat impor minyak dan gas bumi (migas) yang kian membebani kas negara.
Langkah ini dipandang sebagai terobosan berani untuk menggeser pola konsumsi energi masyarakat ke arah yang lebih mandiri dan ramah lingkungan. Anggaran baru ini diproyeksikan mampu menjadi stimulus penting guna mempercepat proses transisi energi di sektor domestik, sekaligus mengantisipasi volatilitas harga komoditas global yang kerap tidak menentu.
Implementasi program ini dipastikan tidak akan berjalan secara terpusat, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh wilayah di tanah air. Guna memastikan distribusi dan pemanfaatan kompor listrik berjalan tepat sasaran, pihak kementerian menggandeng jajaran legislatif untuk melakukan pemetaan wilayah secara komprehensif. Pendataan yang akurat di tingkat daerah dinilai menjadi kunci utama agar sinkronisasi program baru ini tidak salah sasaran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa diversifikasi energi ke depan harus menyentuh berbagai lini kehidupan masyarakat secara riil. Pengenalan perangkat memasak modern berbasis induksi ini merupakan bagian dari cetak biru (blueprint) besar pemanfaatan energi bersih di masa depan.
“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG (gas alam terkompresi), dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar. Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi,” urai Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Wacana migrasi dari kompor gas cair (Liquefied Petroleum Gas) menuju kompor listrik sebenarnya sempat mengemuka beberapa tahun lalu, sebelum akhirnya sempat ditangguhkan oleh pihak otoritas ketenagalistrikan demi menjaga daya beli masyarakat pascapandemi. Namun, urgensi untuk menghidupkan kembali program ini kian mendesak seiring dengan terjadinya lonjakan harga energi akibat ketegangan geopolitik internasional yang memicu kenaikan harga minyak mentah global secara signifikan.
Dorongan kuat untuk mempercepat elektrifikasi ini juga datang dari jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Sektor memasak menggunakan listrik dinilai jauh lebih ekonomis dan efisien bagi ketahanan fiskal negara jangka panjang, jika dibandingkan dengan mempertahankan skema subsidi impor elpiji konvensional yang nilainya terus membengkak.
“Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah. Ke depannya, kami akan mendukung upaya pemerintah mempercepat proses elektrifikasi, baik di sektor transportasi, industri, serta memasak menggunakan kompor listrik,” ungkap Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.
Tidak hanya berfokus pada dapur rumah tangga, strategi penghematan devisa negara ini juga berjalan beriringan dengan pembenahan di sektor transportasi. Selain kompor listrik, pemerintah turut mengusulkan alokasi dana segar sebesar Rp635,24 milar dalam RAPBN 2027 yang dikhususkan untuk menyokong program konversi sepeda motor listrik.
Nantinya, program pemanfaatan energi terbarukan ini akan dikelola secara terintegrasi oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM. Melalui perpaduan gaya hidup baru—mulai dari cara memasak hingga moda transportasi yang digunakan sehari-hari—masyarakat secara tidak langsung diajak untuk menjadi motor penggerak terciptanya kemandirian energi nasional yang lebih bersih, modern, dan bebas dari bayang-bayang ketergantungan asing. (Gdi)