WANITAINDONESIA.CO – Situasi misi kemanusiaan menuju Gaza kian memanas. Puluhan kapal yang membawa ratusan relawan internasional dalam misi Global Sumud Flotilla dilaporkan mulai mendapat cegatan dari militer Israel saat berlayar di Laut Mediterania, Selasa.
Informasi tersebut diterima Media Crisis Center Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) yang berada di Sasana Budaya Dompet Dhuafa, Jakarta. Dalam misi kemanusiaan tersebut, sebanyak 61 kapal membawa sekitar 450 relawan dari berbagai negara untuk menembus blokade Gaza dan menyuarakan kemerdekaan serta perdamaian bagi Palestina.
Koordinator Dewan Pengarah GPCI, Maimon Herawati, menyebut kondisi saat ini sudah memasuki status “Siaga 1” setelah kapal-kapal relawan mulai diintersepsi oleh Angkatan Laut Israel.
“Ini menjadi ancaman nyata dari militer Zionis yang secara terang-terangan memotong laju kapal berlayar. Kami mendapat kabar bahwa militer Zionis mulai mencegat kapal-kapal yang berlayar menembus blokade Gaza. Sekitar pukul dua siang tadi, Kapal Tabariyya (Cactus) mendapat interception. Ini dapat dikatakan kondisi Siaga 1 bagi para relawan Global Sumud Flotilla,” ujar Maimon.
Hingga berita ini ditulis, sebanyak 11 kapal dilaporkan telah dibajak di perairan internasional. Sementara satu kapal lainnya, yakni Kapal Joseph yang membawa delegasi Indonesia, diduga turut mengalami penyergapan.
Anggota Dewan Pengarah GPCI, Irvan Nugraha, mengecam tindakan Israel yang dinilai melanggar hukum humaniter internasional dan membahayakan keselamatan relawan sipil.
“Ini tindakan yang melanggar hukum humaniter internasional. Setelah cegatan terhadap Kapal Tabariyya, tentu ancaman juga akan mengintai kapal-kapal lain yang membawa misi kemanusiaan,” kata Irvan.
Delegasi Indonesia dalam misi tersebut terdiri dari sejumlah lembaga kemanusiaan dan media nasional, di antaranya Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Spirit of Aqsa, SMART 171, serta jurnalis dari Republika, iNews, dan Tempo.
Mengantisipasi kemungkinan terburuk, GPCI mengaku telah menyiapkan langkah kontingensi apabila kapal yang membawa delegasi Indonesia mengalami penyergapan atau penahanan oleh militer Israel.
Anggota Dewan Pengarah GPCI, Ahmad Juwaini, mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di sejumlah negara yang menjadi jalur diplomasi utama, seperti Yordania, Mesir, dan Turki.
“GPCI juga meminta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengupayakan jaminan perlindungan, keselamatan, serta langkah diplomatik maksimal bagi delegasi Indonesia apabila mengalami penyergapan maupun penahanan secara paksa saat menjalankan misi kemanusiaan ini,” ujar Ahmad.
Ia menegaskan, dunia internasional harus segera bertindak menghentikan dugaan pelanggaran kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi.
Selain jalur diplomatik, GPCI juga menyiapkan pendampingan bagi keluarga delegasi Indonesia apabila terjadi eskalasi situasi di lapangan. Pendampingan mencakup dukungan komunikasi, penyediaan informasi, hingga layanan psikologis bagi keluarga yang terdampak.
“Keselamatan delegasi Indonesia menjadi prioritas utama. Karena itu kami telah menyiapkan jalur koordinasi darurat dan pendampingan menyeluruh apabila terjadi eskalasi situasi di lapangan,” ujar Jajang Nurjaman, Command Center Lead GPCI. (den)