WANITAINDONESIA.CO – Di tengah ancaman perubahan iklim yang kian nyata, harapan baru tumbuh dari kawasan Asia Tenggara. Sebelas negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) resmi bersepakat menyalakan semangat penghijauan melalui pengesahan deklarasi inisiatif Satu Miliar Pohon (One Billion Trees Initiative) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 di Filipina.
Kesepakatan yang diadopsi pada 12 November 2026 tersebut hadir sebagai jawaban atas mendesaknya upaya pemulihan alam kawasan, meski pelaksanaannya dilakukan secara sukarela. Mengutip laman resmi ASEAN 2026 Filipina yang diakses di Jakarta, Senin, kontribusi setiap negara dalam gerakan raksasa ini disesuaikan dengan situasi, hukum nasional, kebijakan domestik, kapasitas, serta prioritas pembangunan masing-masing.
Gerakan menanam satu miliar pohon ini tidak sekadar mengejar angka, melainkan menyasar pemulihan ekosistem serta praktik pengelolaan lahan berkelanjutan dan pengelolaan hutan lestari. Fokus utamanya tertuju pada kawasan kritis yang selama ini rentan mengalami kerusakan akibat eksploitasi maupun perubahan cuaca ekstrem.
“Mendorong pemulihan dan rehabilitasi lanskap hutan yang terdegradasi, termasuk hutan bakau, lahan gambut, daerah aliran sungai, dan ekosistem kritis lainnya, sembari menganjurkan penggunaan spesies asli yang tangguh terhadap iklim,” ungkap isi deklarasi tersebut.
Selain memulihkan bentang alam yang rusak, inisiatif hijau ini dirancang untuk mendongkrak daya serap karbon hutan di kawasan Asia Tenggara. Langkah tersebut menjadi kontribusi krusial bagi upaya pengurangan dampak perubahan iklim regional jangka panjang, sekaligus selaras dengan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) dari tiap-tiap negara anggota.
Perhatian para pemimpin ASEAN juga tertuju pada kelestarian hutan primer yang menjadi paru-paru dunia. Mereka sepakat membuka ruang kolaborasi dan dialog yang lebih erat guna menjaga hutan primer, seraya mengakui peran vitalnya dalam menopang ekosistem, keanekaragaman hayati, ketahanan iklim, penghidupan, hingga menjaga nilai-nilai budaya masyarakat lokal.
Agar gerakan pelestarian ini tidak berhenti di atas kertas, para pemimpin kawasan menekankan pentingnya partisipasi yang merangkul semua kalangan. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan perhutanan sosial didorong sebagai ujung tombak di lapangan dengan melibatkan langsung generasi muda, perempuan, serta masyarakat setempat.
Dari sisi dukungan anggaran dan pengawasan, ASEAN membuka pintu kemitraan seluas-luasnya bersama mitra wicara, organisasi internasional, lembaga keuangan, sektor swasta, serta organisasi nonpemerintah untuk menggalang pembiayaan berkelanjutan dan mekanisme inovatif. Pemanfaatan teknologi digital dan perangkat penelusuran juga turut dipromosikan melalui kemitraan publik-swasta agar pemantauan kondisi hutan berjalan lebih transparan dan menjangkau wilayah yang lebih luas.
Komitmen kawasan tersebut berjalan beriringan dengan langkah nyata Indonesia di panggung iklim global. Sehari sebelum deklarasi di Filipina disahkan, tepatnya pada 11 November 2026, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa Indonesia akan terus memperkuat perhutanan sosial di bawah payung inisiatif iklim nasional Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dalam KTT Konferensi Para Pihak ke-31 (Conference of the Parties 31/COP31) di Antalya, Turkiye.
Di hadapan delegasi dunia dalam konferensi tersebut, Hashim memaparkan arah kebijakan serta prioritas iklim tanah air, sekaligus meneguhkan kembali janji Indonesia untuk menjaga hutan primer dan mencapai target emisi nol bersih (net-zero emission/NZE) pada 2060. Upaya ini bertumpu pada kebijakan FOLU Net Sink 2030 Indonesia, sebuah target nasional yang memproyeksikan jumlah penyerapan gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan akan jauh lebih tinggi atau setidaknya seimbang dibandingkan dengan emisi yang dilepaskan pada 2030 mendatang. (gdi)

