wanitaindonesia.co – Kepala Dinas PUPR Nusa Tenggara Barat, Ridwan Syah mengungkapkan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran Rp576 miliar lebih untuk penataan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dalam rangka persiapan MotoGP di Sirkuit Mandalika.
Sesuai arahan Presiden saat mengecek persiapan MotoGP, tidak boleh macet, tidak boleh kumuh dan tidak ada genangan, maka Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp576 miliar untuk menata kawasan Mandalika.
Anggaran itu nantinya digunakan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung Mandalika, di antaranya saluran pengendali banjir KEK Mandalika tahap II sepanjang 7,6 km dengan nilai mencapai Rp120 miliar.
Pembangunan Jalan Bypass BIL-Mandalika tahap II sepanjang 17,36 km senilai Rp204 miliar lebih. Kemudian pelebaran jalan Kuta-Keruak sepanjang 5,3 km senilai Rp136 miliar lebih sehingga untuk dua ruas jalan itu total anggaran mencapai Rp362 miliar lebih.
Selain untuk penataan koridor kawasan Mandalika, alokasi anggaran itu juga diperuntukkan penataan rumah-rumah warga yang nilainya mencapai Rp94 miliar lebih.
“Khusus untuk Jalan Bypas BIL-Mandalika tahap II ini akan menjadi contoh nasional karena menjadi jalan bebas hambatan, sehingga jalan masuk yang ada sekarang nantinya ditutup sehingga tidak ada akses langsung,” kata Ridwan Syah.
Sementara itu, untuk mendukung percepatan infrastruktur pendukung MotoGP Mandalika, lanjut Ridwan Syah, saat ini sedang berlangsung pengerjaan Jalan Kuta-Keruak yang menghubungkan Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur sepanjang 5,3 km.
Namun untuk jalan tersebut tidak sekaligus dikerjakan melainkan dikerjakan secara bertahap. Karena untuk mengejar MotoGP diprioritaskan penataan jalan dari bundaran Sunggung menuju Kuta atau depan Sirkuit Mandalika dengan panjang 1,3 km.
“Untuk efektif waktu maka pengerjaan jalan depan Sirkuit Mandalika ini akan didahulukan supaya tidak terulang lagi kemacetan saat WSBK, karena saat MotoGP jumlah penontonnya lima kali lebih besar seiring disetujui 100 ribu penonton oleh pemerintah,” jelasnya.
“Tapi kalau pelebaran jalan di Kuta-Keruak dilakukan secara bertahap dengan menambah 4 lajur dilengkapi median jalan beserta penataannya,” sambung Ridwan Syah.
Adapun kewajiban Pemprov NTB dalam hal ini yaitu pembebasan lahan milik masyarakat sekitar 30 are di jalur Kuta-Keruak melalui APBD Provinsi Tahun 2022 dengan anggaran sekitar Rp7,5 miliar sampai Rp8 miliar.
Selain dukungan dari Kementerian PUPR dan Pemprov NTB sebut mantan Asisten II Setda Pemprov NTB ini, Kementerian Perhubungan juga sudah memastikan di tahun 2022, untuk membantu fasilitas keselamatan jalan, seperti lampu, rambu, marka dan lainnya untuk ruas jalan 5,3 km di Kuta-Keruak. Sedangkan di luar, ada lima ruas jalan terus diupayakan untuk bersinergi bersama kementerian lainnya.
“Karena, tamu-tamu kita tidak hanya menginap di Mandalika, namun ada yang di Senggigi, sehingga kita minta penerangan lampu jalan dan semua itu sudah disanggupi oleh Kementerian Perhubungan,” tegas Ridwan.
Sedangkan, untuk jalan bypass termasuk tiga bundaran yakni bundaran Nurul Bilad, Bizam dan Sunggung sudah mulai dikerjakan, termasuk rumah-rumah dengan anggaran totalnya sekitar Rp94 miliar.