WANITAINDONESIA.CO — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menggenjot pelaksanaan program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) demi menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai wilayah Indonesia. Dipimpin langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, program ini menargetkan renovasi 400.000 unit rumah tidak layak huni pada tahun anggaran 2026 sebagai langkah strategis dalam menjawab tingginya kebutuhan hunian layak di perkotaan.
Sebagai bentuk komitmen nyata di lapangan, Menteri PKP Maruarar Sirait didampingi Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati dan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur meninjau langsung pelaksanaan program Bedah Rumah di kawasan Duren Sawit, Klender, Jakarta Timur, pada Minggu, 1 November 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri yang akrab disapa Ara ini mengecek secara langsung 3 unit rumah warga yang telah selesai direnovasi. Salah satunya adalah rumah Pak Tasirin, seorang pemulung yang merasa sangat bersyukur dan bahagia karena rumahnya kini telah direnovasi dan tidak lagi mengalami kebocoran.
Selain itu, Menteri Ara juga mendengarkan langsung keluhan warga sekitar serta meminta ketua RT setempat untuk mendata rumah-rumah lain yang masih membutuhkan perbaikan dan pembuatan sertifikat gratis.
Guna memperluas ketersediaan hunian vertikal yang terjangkau, Menteri PKP Maruarar Sirait dijadwalkan melakukan peninjauan ke kawasan Gambir, Jakarta, pada Senin, 2 November 2026 pukul 13.00 WIB. Dalam agenda ini, Menteri Ara akan didampingi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) serta PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) untuk mematangkan proyek pembangunan rumah susun (rusun) bagi rakyat yang terintegrasi dengan transportasi publik.
Inisiatif ini dirancang secara inklusif dengan merangkul masyarakat berstatus pengontrak selain pemilik rumah pribadi. Guna memberikan perlindungan hukum bagi warga kecil dari risiko penggusuran atau lonjakan harga sewa pascarenovasi, pemerintah menerapkan ketentuan di mana pemilik rumah dan penyewa wajib menandatangani perjanjian khusus yang menjamin penyewa dapat tetap tinggal selama tiga tahun setelah rumah diperbaiki, serta melarang tarif sewa dinaikkan secara sepihak untuk memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat.
Keberhasilan dan perluasan akses hunian ditopang oleh pencapaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan per 31 Oktober 2026 yang mencapai Rp29,1 triliun. Capaian ini mencakup permintaan (demand) sebesar Rp19,13 triliun dan penyediaan (supply) sebesar Rp10,03 triliun bagi 119.790 debitur.
Pemerintah bersama perbankan nasional juga menyediakan KPR bersubsidi dengan tenor hingga 40 tahun dan suku bunga tetap 6 persen sampai lunas melalui konsep Transit-Oriented Development (TOD) di Manggarai. Selain perbaikan fisik bangunan seperti struktur dan atap bocor, program ini mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi melalui penurunan suku bunga lembaga pembiayaan secara radikal. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, suku bunga PNM diturunkan bertahap menjadi 8 persen, diawali untuk 163.000 nasabah di DKI Jakarta. Kebijakan ini disempurnakan dengan pemberian sertifikat tanah gratis dengan target satu juta sertifikat tahun ini dan tiga juta tahun depan.
Orkestrasi kebijakan ini dijalankan melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, perbankan, kepolisian, hingga pemerintah daerah dalam menjangkau kawasan padat seperti Klender, Gambir, Kampung Ambon Cengkareng, Boncos Palmerah, dan Kampung Bahari Tanjung Priok.
Melalui peninjauan berkala, pemerintah optimistis program penataan kawasan perkotaan ini mampu berjalan tepat sasaran serta mengangkat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Des)
 terus menggenjot pelaksanaan program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) demi menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai wilayah Indonesia.){kind=link}