wanitaindonesia.co – Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua diselenggarakan dalam gegap gempita, di tengah banyaknya konflik dan pelanggaran HAM yang tak kunjung selesai di Papua. Banyak aktivis mempertanyakan slogan: kesetaraan dan keadilan dalam PON.
Esther Haluk merasakan, bahwa Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua ini diselenggarakan di tengah banyaknya konflik dan pelanggaran HAM yang tak kunjung usai
Hal itu begitu kontras dengan apa yang terjadi di Papua hari-hari ini. Seolah ‘menari-nari’ di atas penderitaan, begitulah Esther menyebut betapa narasi soal kesetaraan, persatuan hingga keadilan di tanah Papua karena kalimat keadilan dan kesetaraan itu seperti klise diucapkan dalam pelaksanaan pekan olahraga disana
Namun Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua di tanggal 2 Oktober 2021 lalu, tetap dipenuhi riuh pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan diselenggarakan sampai 15 Oktober 2021. Sorak sorai dan kembang api menyeruakkan pijaran warna-warni ke angkasa. Aneka parade pun berlangsung begitu semarak di stadion berkapasitas 40.000 penonton itu.
Di acara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan pidato sambutannya yang menarik digarisbawahi. Yaitu, pesta olahraga yang diselenggarakan di Papua itu menjadi panggung kesetaraan dan keadilan.
“PON ini adalah panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan. PON ini adalah panggung kesetaraan dan panggung keadilan, untuk maju bersama, sejahtera bersama, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Jokowi, Sabtu, 3 Oktober 2021.
Kondisi ini sangat kontras. Karena selama sedekade terakhir, terhitung ada banyak sekali konflik bersenjata. Ada tragedi Paniai pada Desember 2014 yang dikategorikan pelanggaran HAM berat atas insiden penembakan warga Paniai. Empat warga tewas dan 21 lainnya terluka. Hingga setahun lalu adalah pembunuhan Pendeta Zanambani di Intan Jaya, Papua, saat konflik senjata antara OPM dan dengan aparat keamanan tengah memanas.
Terbaru, pada pertengahan September 2021 ini, Tim Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pengungsi Maybrat juga mencatat sebanyak 2.086 warga sipil yang terpaksa mengungsi pasca konflik Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan TNI-Polri pecah. Mirisnya, 69 di antaranya balita berusia 0 bulan hingga 15 tahun.
Berbagai konflik ini, Esther menyebut, jika terus saja terjadi, bisa menjadi ancaman terhadap masalah yang lebih besar seperti krisis berbagai aspek kehidupan. Terlebih bagi pemenuhan hak perempuan dan anak.
“20 tahun ke depan (bisa saja) akan krisis, karena anak-anak tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan dan tidak mendapatkan makanan cukup. Pendidikan terbengkalai, apalagi di pengungsian,” katanya.
Esther Haluk adalah aktivis perempuan Papua dan dosen di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Walter Post Jayapura.
“Dropping (penerjunan) aparat pasukan keamanan TNI dan Polri ini kok sangat masif sekali. Di sekitar itu juga (stadion PON Papua). Ini olahraga lho, tapi kok penuh sekali, itu seperti berolahraga tapi terasa betul kalau itu wilayah konflik,” ujar Esther kepada Konde.co, Senin (4/10).
Esther melanjutkan berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan, bahwa selama masa penyelenggaraan PON ini pun kedua hal itu sulit dinikmati oleh warga asli Papua. Dia mencontohkan, Mama-mama yang biasanya berjualan di pasar tradisional yang beralaskan tikar di atas tanah kini telah digusur dari tempatnya. Belum lagi, fasilitas stan di arena PON yang masih belum merata mengakomodir masyarakat setempat.
Di arena stan itu, panitia memang menyediakan lokasi untuk berjualan. Namun, banyak pula Mama-mama Papua yang tidak mendapat bagian. Hingga mesti berjualan di lokasi luar yang diusahakan sendiri dan jauh dari kata layak.
“Yang paling rentan mengalami ketidakadilan itu kaum perempuan. Karena di Papua, ekonomi dijalankan kaum perempuan tetapi modal sendiri, pas-pasan, ketika ada perhelatan setingkat PON ini mereka (banyaknya) berusaha sendiri,” ujar dia.
Beatrix Gabze, salah seorang perempuan yang mempunyai stan di PON Papua XX mengatakan ada setidaknya 100 stan kuota untuk masyarakat Papua. Sementara yang tidak kebagian, banyaknya yang mendirikan stan di area luar.
“Kalau mau dibilang hari-hari yang mendominasi adalah teman-teman dari luar (Papua),” kata Beatrix dihubungi Konde.co, Senin (4/10).
Menurut Beatrix, ada berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Papua terutama para perempuan, kaitannya dengan kesempatan membuka stan di gelaran PON tersebut. Paling utama adalah minimnya informasi hingga terhalangnya protokol kesehatan karena mesti sudah divaksin dan tes Covid-19.
“Ketakutan masyarakat (Papua) untuk vaksin dan antigen itu masih ada,” tuturnya.
Selain itu, Beatrix juga melihat, Mama-mama di Papua juga masih banyak yang terkendala pada keterampilan dan inovasi. Mereka tidak banyak diajarkan cara berbisnis, bagaimana penampilan sampai tutur kata hingga pelayanan kepada konsumen.
“Bagaimana cara berinovasi juga gak tau. Ada ketimpangan bagaimana memahami pemasaran,” imbuhnya.
Beatrix yang juga seorang koordinator lembaga perempuan, Perkumpulan Elater itu menyampaikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terlebih perempuan adat itu penting dilakukan dengan memperhatikan kelestarian alam. Di kondisi saat ini, dia menilai banyak hutan dan tanah yang telah berganti fungsi hingga menyebabkan hilangnya burung-burung hingga sulitnya menanam sagu.
“Pembangunan luas, korporasi, sagu (jadi) harus dibawa dari kampung-kampung yang jauh,” kata aktivis perempuan dan lingkungan itu.
Menanti Aksi Nyata, Bukan Retorika Kosong
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati bilang, penyebutan kesetaraan dan keadilan telah ada di tanah Papua seolah hanyalah retorika kosong. Jauh panggang daripada api, realitanya tidak seperti itu.
“Itu juga sangat tragis karena betul-betul berbeda jauh dengan kenyataannya,” kata Asfin kepada Konde, Senin (4/10).
Hal yang paling mencolok, kata Asfin, menyoal keadilan. Sampai saat ini, Papua masih banyak terjadi pembunuhan secara sewenang-wenang. Bermuatan rasisme bahkan banyak dilakukan kriminalisasi hingga penyiksaan. Tak hanya di Papua, tapi bahkan ketika ada di lokasi lain pun masyarakat Papua seringkali mendapatkan diskriminasi.
Dia mencontohkan pada aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, satu-satunya yang ditangkap aparat adalah kelompok Papua. Asfin menilai, ini adalah bentuk-bentuk rasisme dalam penegakan hukum yang terjadi.
Belum lagi ketidakadilan bagi masyarakat Papua dalam mempertahankan hutan dan tanah dari kepentingan pembangunan hingga korporasi. Seperti yang mulai banyak adalah perkebunan sawit.
“Jauh dari kebutuhan masyarakat. Masyarakat (Papua) harus ditempatkan jadi pusat pembangunan (bukan sebatas objek),” kata dia.
Potret betapa rentannya perempuan Papua seiring dengan pembangunan yang berperspektif koorporasi ini, salah satunya juga dipotret dalam sebuah riset 100 cerita perempuan Papua di lima wilayah provinsi Papua Barat oleh Asia Justice and Rights (AJAR), KPKC GKI di Tanah Papua, eL_AdPPer, ELSHAM Papua dan Papuan Women Working (PWG) pada November 2019 hingga Februari 2020.
Frida Kelasin dari Papuan Women’s Working Group menyimpulkan hasil riset tersebut, perempuan Papua kini semakin tidak memiliki hak atas hutan. Kesetaraan dalam berpendapat pun masih jadi belenggu. Perampasan atas hak hutan itu, bisa menyebabkan dampak yang lebih besar berupa kemiskinan sistematis. Masyarakat termasuk perempuan tidak bisa lagi mengelola hasil hutan yang melimpah.
Sementara soal kesetaraan, Asfin juga menilai belum banyak menjadi perhatian. Standar kesetaraan dalam pembangunan belum menempatkan kekhasan pada kebutuhan dan hak perempuan, anak hingga kelompok rentan. Selain itu, maraknya potensi konflik yang terjadi di tanah Papua, menyebabkan dampak paling berat bagi perempuan dan anak.
“Di pengungsian, perempuan dan anak-anak tentu lebih sulit. Perempuan baik karena kebutuhannya terkait hak reproduksi hingga anak-anak yang fisiknya gak sekuat laki-laki dewasa,” pungkasnya. (wi)