
wanitaindonesia.co – Dalam upaya mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tegas berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan UMKM agar bisa bangkit kembali. PT Pegadaian mengklaim bahwa BUMN gadai ini bisa menjadi salah satu satu sumber pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk dapat bangkit pasca pandemi Covid-19.
Sebagaimana disampaikan oleh Mulyono, Pimpinan Wilayah VIII Jakarta 1 PT Pegadaian, bahwa pihaknya memberikan skema pendanaan yang mudah, murah dan cepat bagi UMKM.
Ia menjelaskan, setidaknya ada dua skema pendanaan yang bisa diakses oleh UMKM di PT Pegadaian yaitu produk gadai dan produk non gadai. Pihaknya berkomitmen memberikan dukungan pembiayaan melalui dua skema itu.
“Untuk pinjaman non gadai ini berbasis fidusia, kami ada kredit UMI (ultra mikro). Untuk produk pembiayaan UMI ini banyak jenis produknya ada KCA UMI, Kreasi Multi Guna dan lainnya. Semua punya kelebihan dan karakteristik masing-masing,” kata Mulyono dalam refleksi akhir tahun Pegadaian dengan tema Solusi Permodalan Untuk Mendukung Tata Kelola UMKM yang diselenggarakan berkat kerjasama dengan Beritakota.id di Hotel Aston, Grogol Jakarta Barat, Selasa (28/12/2021)..
Ia menegaskan bahwa produk pembiayaan Pegadaian sangat mudah didapatkan oleh UMKM karena layanannya tersebar melalui 4.087 outlet di seluruh Indonesia.
“Bahkan saat ini layanan dan transaksi dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS). Ditambahkannya, pengajuan juga dapat dilakukan melalui agen Pegadaian, Agen BRILink, LinkAja, Blibli dan GrabKios,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun, mengatakan bahwa pelaku UMKM memang sangat terbantu oleh program restrukturisasi kredit dan juga bantuan produktif usaha mikro (BPUM) yang ditetapkan pemerintah selama masa pandemi.
“Restrukturisasi kredit dari OJK itu sangat membantu UMKM. Ada 14 juta UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini. Bagi UMKM itu sangat membantu apalagi kalau restrukturisasi ini diperpanjang ditambah lagi dengan ada BPUM,” kata dia.
Dia berharap tahun 2022 dua program ini masih bisa berlanjut agar pelaku UMKM yang terkendala pembayaran utang ke bank mendapat keringanan. Sementara bantuan BPUM diharapkan bisa membantu pelaku usaha mikro untuk kembali bangkit karena mendapatkan suntikan modal usaha.
“Bunga kami sangat kompetitif dibandingkan dengan lembaga pembiayaan sejenis dengan jangka waktu fleksibel dengan berbagai pilihan jangka waktu,” terang Ikhsan.
Guru besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila, Agus Surono, menambahkan UMKM memang banyak yang terjebak pada cara instan untuk mendapatkan modal usaha. Di sisi lain perencanaan usaha yang belum matang menjadikan mereka sangat rentan tumbang sehingga sangat mudah dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online khususnya ilegal untuk masuk menawarkan bantuan modal usaha
“Banyak korban Pinjol (pinjaman online) yang luar biasa dampaknya, ini problem ini perlu penyelesaian di hulu bukan hanya hilir. Memang UMKM perlu dapat akses permodalan dengan mudah tapi jangan sampai kemudahan jadi beban bagi negara atau BUMN dan masyarakat itu sendiri,” tutur Agus.
Hal ini memang menjadi perhatian pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), M. Wukir Rohmadi, bahwa saat ini banyak bermunculan perusahaan gadai swasta.
OJK mencatat bahwa saat ini terdapat 95 perusahaan gadai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan menawarkan berbagai kemudahan pembiayaan khususnya bagi UMKM.
Ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh penawaran pinjaman murah namun dengan embel-embel syarat yang merugikan masyarakat. Dia juga berpesan untuk tidak berhubungan dengan perusahaan gadai ilegal ataupun dengan perusahaan jasa pinjaman online yang akhirnya akan menjerat masyarakat.
“Tantangan bagi kami selain mengawasi yang legal tapi kemudian juga menghadapi maraknya gadai nggak berizin. OJK imbau kepada pelaku UMKM untuk berhubungan dengaj perusahaan gadai yang legal, karena kalau ilegal tidak ada aspek perlindungan,” pungkas dia. (srv)
