WANITAINDONESIA.CO — Pemandangan atap bocor, plafon yang ambruk, hingga ruang kelas rapuh yang tak layak huni masih sering membayangi dunia pendidikan di berbagai pelosok Indonesia. Mirisnya, tidak sedikit dari deretan fasilitas belajar tersebut yang sebenarnya baru saja berdiri. Fenomena kegagalan bangunan ini bukan sekadar persoalan takdir, melainkan berakar dari pemilihan material yang keliru dan ketidaksesuaian dengan iklim tropis Tanah Air.
Ir. M. Sony Hartaman, S.T., M.T., IPU selaku Team Leader (Ketua Tim) Manajemen Konstruksi Sekolah Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2, membeberkan bahwa kegagalan struktur umumnya mengintai pada tiga tahapan utama, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemeliharaan. Dari ketiga fase tersebut, proses pelaksanaan menjadi titik yang paling riskan, terutama akibat praktik penurunan spesifikasi (down-spec) material dari dokumen perencanaan awal.
“Standar kita sebenarnya sudah lengkap. SNI ada, dan yang belum diatur SNI bisa mengacu ke standar internasional. Kalau perencanaannya benar dan dilaksanakan sesuai spesifikasi, tidak ada alasan bangunan itu gagal sebelum umur rencananya,” ujar Sony.
Masalahnya, penurunan kualitas material kerap kali baru terungkap beberapa tahun setelah proyek rampung, khususnya saat bencana alam datang menerjang. Padahal, bangunan gedung milik negara pada dasarnya dirancang memiliki usia struktur hingga 50 tahun.
Kombinasi cuaca ekstrem berupa terik menyengat, curah hujan tinggi, serta letak geografis Indonesia di jalur ring of fire (cincin api) menuntut pemilihan material penutup atap yang presisi. Atap memegang peranan vital karena seluruh bobotnya ditopang langsung oleh struktur hingga fondasi utama. Semakin berat beban atap, semakin besar pula daya dukung struktur serta biaya yang wajib dialokasikan.
Guna menekan risiko bahaya saat gempa bumi terjadi—terutama bagi gedung sekolah yang menampung ratusan hingga ribuan siswa—penggunaan atap berbobot ringan kini menjadi prioritas.
“Hampir semua perencana sekarang sudah menggunakan atap jenis ringan. Selain lebih tahan, beban yang diterima struktur juga jauh lebih kecil,” kata Sony. Dia memperkirakan bahwa penggunaan genteng tanah liat yang tergolong atap berat bisa mencapai 10 hingga 15 kali lebih berat jika dibandingkan dengan atap bitumen (aspal).
Dari pengalaman lapangan, atap bitumen dinilai sangat adaptif terhadap kondisi iklim tropis Indonesia. Sifat bahan dasarnya yang fleksibel membuat atap bitumen sanggup memuai saat panas dan menyusut kembali sewaktu dingin tanpa risiko retak. Berbeda dengan material metal yang menyerap dan memantulkan panas serta menimbulkan suara bising layaknya alunan musik saat terpaan hujan deras datang, atap bitumen justru mampu menyerap panas dan meredam suara hujan sehingga ruang kelas tetap tenang dan kondusif.
Keunggulan lain dari atap bitumen terletak pada ketahanan fisiknya yang tidak mudah melengkung saat diinjak, sehingga memudahkan proses pemasangan maupun perawatan. Material ini cukup disangga oleh rangka baja ringan tanpa perlu struktur baja berat yang berbiaya tinggi. Selain itu, dari aspek estetika dan kelestarian lingkungan, permukaannya menyerupai genteng tradisional berbahan dasar residu penyulingan minyak bumi, sehingga mampu menekan eksploitasi pengerukan tanah liat.
Meskipun investasi awal atap bitumen relatif lebih tinggi, perhitungan usia ekonomis membuktikan bahwa material ini jauh lebih hemat ketimbang atap murah yang cepat rusak dan butuh penggantian total.
Konsep material tahan iklim ini telah dibuktikan dalam program Sekolah Rakyat. Sejak periode pertama digulirkan pada November 2025, pemerintah telah mendirikan 93 titik Sekolah Rakyat di seluruh penjuru Nusantara. Setiap titik terdiri atas 22 hingga 24 massa bangunan untuk menampung sekitar 1.260 siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Untuk kelanjutan pembangunan Sekolah Rakyat pada periode berikutnya, pemilihan spesifikasi atap disesuaikan dengan karakteristik wilayah setempat. Pemerintah menyediakan tiga opsi material, yaitu atap berat genteng tanah liat, bitumen, atau uPVC.
Di luar Pulau Jawa seperti kawasan Sulawesi, material bitumen menjadi pilihan utama guna mendukung program gentengisasi karena tampilannya serupa genteng biasa, di samping kendala ketersediaan pabrik genteng tanah liat di sekitar lokasi proyek.
Pembangunan ini juga mengedepankan aspek kebanggaan nasional melalui tingkat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mewajibkan capaian TKDN minimal 45 persen untuk bangunan pendidikan, dan lokasi proyek yang diawasi oleh Sony berhasil menorehkan angka 47 persen berkat penggunaan atap bitumen buatan dalam negeri.
Namun demikian, kualitas material yang mumpuni tentu harus diimbangi dengan manajemen perawatan yang disiplin. Banyak fasilitas negara mengalami kerusakan dini akibat ketiadaan alokasi biaya operasional dan pemeliharaan. Oleh sebab itu, penyedia material diwajibkan menyusun manual book (buku panduan) operasi dan pemeliharaan, lengkap dengan jadwal pemeriksaan berkala serta jaminan garansi produk hingga 15 tahun dari produsen. Dukungan supervisi teknis dan jaminan ketersediaan barang di tingkat lokal turut menjadi kunci kelancaran pengerjaan.
“Jangan hanya bisa membangun, tapi juga harus bisa memelihara. Kalau operasi dan pemeliharaan dijalankan sesuai standar pabrikan, umur rencana bangunannya bisa tercapai,” tegas Sony.
Pada akhirnya, menghadirkan konstruksi fisik yang kokoh dan aman bukan sekadar pemenuhan parameter teknis belaka, melainkan bentuk dedikasi mendalam bagi masa depan anak-anak dari keluarga paling rentan—termasuk anak-anak jalanan yang baru mengecap bangku sekolah di usia remaja. “Tujuannya benar-benar mulia. Karena itu bangunannya juga harus berfungsi maksimal dan bertahan lama,” pungkasnya.
Bagaimanakah pendapat Anda mengenai terobosan material bangunan yang aman dan nyaman bagi masa depan pendidikan anak-anak Indonesia ini? Mari bagikan pandangan Anda di kolom komentar! (Gdi)