WANITAINDONESIA.CO — Langkah masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan kini diwarnai atmosfer penantian yang penuh harap sekaligus keraguan. Rencana pemerintah menggelontorkan subsidi lewat kebijakan insentif bagi sepeda motor listrik memang menyuntikkan angin segar untuk mendukung keberlanjutan dan memperluas adopsi kendaraan bebas emisi di tanah air. Kendati demikian, ketidakpastian jadwal peluncurannya di lapangan justru membuat calon pembeli memilih untuk menahan diri dan menunda transaksi.
Sikap menyambut baik dorongan positif dari pemerintah ini turut ditegaskan oleh kalangan pelaku industri otomotif nasional. Ketua Bidang Komersial Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI), Yosef Utama menyampaikan dukungan penuhnya terhadap langkah taktis pemerintah dalam mengakselerasi ekosistem kendaraan ramah lingkungan.
“Kita menyambut baik ya, terkait dengan kebijakan subsidi tersebut,” ujar Ketua Bidang Komersial AISI, Yosef Utama dalam wawancara cegat (doorstop interview) di Jakarta, Jumat.
Dukungan tersebut didasari optimisme bahwa regulasi yang dirancang pemerintah akan berpihak pada kemajuan industri otomotif dalam negeri serta kenyamanan masyarakat. Pihaknya meyakini setiap keputusan yang diambil telah memperhitungkan dampak jangka panjang bagi perkembangan pasar nasional.
“Terus terang kita dalam hal ini ikut ya, ikut dengan kebijakan pemerintah terkait dengan ini. Karena kita yakin pemerintah akan memberikan yang terbaik buat industri,” tegasnya.
Namun di sisi lain, kepastian tenggat waktu pelaksanaan tetap menjadi kunci utama agar pasar tidak goyah. Rencana pemberian insentif yang sebelumnya dijadwalkan mulai meluncur pada September 2026 hingga kini belum kunjung terealisasi secara nyata. Situasi ini dinilai berisiko menciptakan celah keraguan di tingkat konsumen, sehingga pengumuman resmi mengenai waktu pasti pelaksanaannya sangat dinantikan.
“Kalau belum pasti sebaiknya nggak perlu dikeluarkan. Karena bisa membuat konsumen menunda pembelian,” tutupnya.
Sebelumnya, pemerintah merancang skema insentif pembelian motor listrik sebesar Rp3 juta per unit dengan menyiapkan total alokasi anggaran mencapai Rp3 triliun. Angka tersebut merupakan bentuk penyesuaian dari rencana awal insentif yang sempat diwacanakan sebesar Rp5 juta per unit.
Besaran anggaran Rp3 triliun tersebut awalnya dirancang untuk membendung dan menyasar hingga satu juta unit motor listrik rakitan dalam negeri. Kendati demikian, pemerintah memperkirakan kapasitas produksi (production capacity) motor listrik secara nasional hingga akhir 2026 baru mampu menyentuh angka sekitar 100 ribu unit. Pada Agustus 2026 lalu, pemerintah sempat merencanakan bahwa insentif motor listrik ini paling cepat dapat diberlakukan pada September 2026.
Kepastian regulasi tentu menjadi angin segar yang paling ditunggu, agar impian memiliki tunggangan ramah lingkungan tidak lagi tertahan oleh rasa ragu. Ketika kepastian tanggal resmi akhirnya ketok palu, melaju bebas emisi di jalanan kota bukan lagi sekadar wacana, melainkan gaya hidup modern yang siap diwujudkan sekarang juga. (Gdi)