WANITAINDONESIA.CO — Di balik geliat aktivitas transportasi harian masyarakat Indonesia, terdapat sebuah tantangan besar mengenai ketergantungan pada pasokan bahan bakar impor yang kian membebankan kantong negara. Pemerintah kini mengambil langkah berani dengan mematangkan perencanaan penerapan pencampuran etanol sebesar 50 persen ke dalam bahan bakar minyak jenis bensin atau E50, demi mengulang kesuksesan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang telah berhasil menyetop impor solar.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengutarakan bahwa pemetaan wilayah penyedia bahan baku untuk bahan bakar nabati bioetanol E10 hingga skala yang lebih tinggi telah disiapkan secara saksama. Bahan baku yang memanfaatkan komoditas tebu, singkong, hingga jagung tersebut akan disokong oleh kawasan perkebunan yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Papua.
Langkah strategis ini diambil sebagai jawaban atas kesenjangan tajam antara tingkat konsumsi dan produksi minyak mentah dalam negeri. Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa total konsumsi bahan bakar minyak masyarakat Indonesia saat ini telah menembus angka 1,6 juta barel per hari, sementara angka pengangkatan minyak bumi ( lifting ) nasional baru mampu mencukupi sekitar 600 ribu barel per hari, sehingga Indonesia terpaksa melakukan impor sekitar 1 juta barel setiap harinya.
Namun demikian, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa peta jalan industri pengolahan dalam negeri harus dikalkulasi secara matang hingga tahun 2028 agar penerapan kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional. Pihaknya sangat cermat memperhitungkan kapasitas industri domestik saat ini, sebab pemerintah tidak menginginkan kebijakan wajib uji ( mandatori ) bioetanol yang mulai diterapkan bertahap pada tahun 2027 justru memicu keran impor etanol dari luar negeri.
“Untuk sampai dengan 2028, kami melihat kapasitas industri kita sekarang sudah seperti apa. Karena jangan sampai kita melakukan mandatori, tetapi etanolnya kita impor lagi. Nggak boleh, ya,” ujar Bahlil Lahadalia saat ditemui di sela acara Rakernas Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) yang digelar di Jakarta, Senin.
Lebih dari sekadar menciptakan ketahanan energi, terobosan ini diproyeksikan mampu menjadi katalis pemantik poros ekonomi baru di berbagai daerah berbasis hasil pertanian lokal. Kehadiran program E50 secara tidak langsung membuka jalan kepastian pasar bagi para petani yang selama ini dibayangi kebingungan dalam menyalurkan hasil panen komoditas seperti singkong secara berkelanjutan.
“Selama ini kan marketnya kalau orang mau tanam singkong siapa yang membeli? Nah, ini. Bikin etanol. Wajib mandatori mulai 2027 kami mulai terapkan. Jadi, ini peluang bisnis juga untuk bangun etanol,” kata Bahlil Lahadalia meyakinkan.
Keberhasilan menghadirkan campuran bahan bakar hijau ini tentu akan menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan transisi energi Indonesia menuju masa depan yang lebih mandiri dan ramah lingkungan. Pada akhirnya, setiap tetes energi terbarukan yang diproduksi dari tanah air sendiri bukan hanya sekadar menggerakkan roda kendaraan di jalanan, melainkan juga menyalakan roda perekonomian para petani dan pelaku usaha lokal di seluruh pelosok Nusantara. (Gdi)