Malaysia Perketat Impor, Produsen Kendaraan Listrik Tiongkok Harus Putar Otak

WANITAINDONESIA.CO – Pasar kendaraan masa depan di Asia Tenggara kini tengah diguncang munculnya kebijakan di sektor industri otomotif. Malaysia, yang selama ini menjadi salah satu panggung utama bagi penetrasi kendaraan listrik global, secara mengejutkan memilih untuk menarik “garis batas tebal” lewat kebijakan barunya yang mempersempit ruang gerak bagi kendaraan ramah lingkungan impor.

Tentunya ini menjadil langkah berani yang langsung memukul telak para raksasa otomotif asal Tiongkok yang tengah naik daun.

Terhitung awal Juli 2026, Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia (MITI) telah memberlakukan pembatasan yang jauh lebih ketat bagi impor kendaraan utuh (Completely Built-Up/CBU). Pemerintah setempat menetapkan dua benteng persyaratan utama yang serius. Pertama, nilai biaya, asuransi, dan pengiriman (Cost, Insurance, and Freight/CIF) untuk setiap unit yang masuk minimal harus berada di angka 200.000 ringgit atau berkisar pada 49.160 dolar Amerika Serikat. Kedua, kendaraan tersebut wajib dipersenjatai oleh daya motor tidak kurang dari 180 kilowatt (kW) atau setara dengan 241 tenaga kuda (horsepower/hp).

Seperti dikutip media carnewschina, kebijakan rigid ini seketika mengubah peta persaingan. Mengingat harga jual akhir di dealer masih harus dibebani pajak tambahan, ongkos operasional, serta margin keuntungan, maka mobil listrik yang lolos kurasi ini dipastikan akan memiliki harga selangit saat menyentuh tangan konsumen. Akibatnya, merek-merek ternama asal Tiongkok seperti Build Your Dreams (BYD), yang selama ini memikat hati masyarakat Malaysia lewat strategi harga ekonomis dan fitur melimpah, kini harus memutar otak demi mempertahankan taringnya.

Padahal, merujuk data resmi dari Departemen Transportasi Jalan Malaysia (JPJ), penetrasi kendaraan asal Tiongkok di luar merek Proton milik Geely telah menguasai hingga 60 persen pangsa pasar kendaraan energi baru di Malaysia sepanjang tahun 2025. Kini, jajaran produk andalan mereka mendadak kehilangan hak legal untuk diimpor. Tujuh model andalan BYD saat ini memiliki harga dasar di bawah tenggat 200.000 ringgit. Varian populer seperti BYD Dolphin dan kelas dasar Atto 3 bahkan terbentur aturan karena memiliki daya motor di bawah standar 180 kilowatt. Nasib serupa juga menimpa pendatang baru yang sedang naik daun seperti Zeekr 7X dan Chery Omoda E5 yang terpaksa gigit jari karena tidak memenuhi kerangka kerja manufaktur yang baru.

Upaya untuk beralih ke jalur perakitan lokal (Completely Knocked Down/CKD) pun tidak serta-merta menjadi karpet merah. Pemerintah Malaysia telah memasang pagar pembatas super ketat bagi setiap proyek manufaktur baru yang disetujui setelah tanggal 1 September 2025. Pagar tersebut mengharuskan harga kendaraan minimum tetap berada di angka 100.000 ringgit, kewajiban penyelesaian proses bernilai tinggi seperti pengelasan, pengecatan, hingga perakitan akhir di dalam negeri, serta mandat ekspor yang sangat masif. Setidaknya 80 persen dari hasil produksi pabrik baru wajib dilempar ke pasar internasional, sementara penjualan untuk pasar lokal dibatasi maksimal hanya 20 persen.

“Persyaratan ekspor sebesar 80 persen ini menjadi benteng yang sangat tidak realistis bagi produsen seperti BYD,” ujar Analis Industri Senior dari Caixin dalam laporan risetnya seperti dikutip media carnewschina.

Ia menambahkan bahwa BYD sendiri saat ini telah memiliki pusat produksi regional yang sangat besar dan efisien di Thailand, Indonesia, serta di negara asal mereka, Tiongkok, sehingga memaksa mereka melakukan ekspor dari Malaysia justru akan memicu tumpang tindih pasar yang tidak efisien. Alhasil, rencana pembangunan pabrik raksasa BYD seluas 600.000 meter persegi di Tanjung Malim, Perak, dilaporkan tengah menghadapi jalan buntu.

Namun, di tengah badai regulasi tersebut, kecerdikan strategi bisnis mulai diperlihatkan oleh beberapa produsen Tiongkok lainnya. Alih-alih membangun proyek baru dari nol, Leapmotor memilih langkah taktis dengan memanfaatkan kemitraan lokal yang sudah berjalan. Sejak Juni 2026, mereka telah memulai perakitan lokal untuk model SUV C10 di pabrik kawasan Gurun, Kedah, menggunakan fasilitas produksi milik Stellantis yang sudah ada. Langkah serupa diambil oleh Xpeng yang menggandeng produsen lokal EPMB untuk memproduksi model kemudi kanan Xpeng G6. Karena kedua inisiatif ini berdiri di atas infrastruktur manufaktur yang lama dan bukan merupakan proyek baru, mereka secara legal terbebas dari jerat wajib ekspor 80 persen.

Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia menegaskan bahwa rangkaian kebijakan transformatif ini tidak dirancang untuk membunuh pasar, melainkan demi masa depan industri domestik yang mandiri. “Kami ingin memastikan bahwa setiap investasi yang masuk ke Malaysia membawa kualitas tinggi, transfer teknologi yang nyata, serta memperkuat rantai pasok lokal secara fundamental,” tegas perwakilan MITI dalam keterangannya terkait pengetatan regulasi ini. Langkah proteksi ini sengaja meniru kesuksesan cetak biru industri otomotif yang sebelumnya telah berhasil membesarkan dua pabrikan kebanggaan nasional mereka, Proton dan Perodua.

Pergeseran regulasi di Malaysia ini menjadi alarm penting bagi industri otomotif global, sekaligus memperlihatkan bagaimana sebuah negara dapat menggunakan kedaulatan pasarnya untuk memaksa raksasa dunia tunduk pada kepentingan domestik. Pertanyaannya kini, akankah strategi defensif Malaysia ini berhasil melahirkan ekosistem kendaraan listrik sekokoh Proton di masa lalu, atau justru membuat mereka tertinggal dalam adopsi teknologi hijau regional? Dinamika ini tentu menjadi babak baru yang sangat menarik untuk disimak dan dianalisa. (Gdi)