WANITAINDONESIA.CO – Penerapan sebuah regulasi baru dalam dunia usaha memerlukan kalkulasi yang matang dan pendekatan yang penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan guncangan di lapangan. Setiap sektor industri memiliki karakteristik yang unik, mulai dari pola kemitraan, struktur kontrak penjualan, hingga rantai pasok yang melibatkan banyak tenaga kerja di daerah. Oleh karena itu, ruang diskusi yang akomodatif sangat dibutuhkan sebagai wadah untuk menyalurkan pemikiran kritis demi menjaga stabilitas bisnis di tengah masa peralihan kebijakan.
Guna mengantisipasi hambatan dalam penerapan aturan ekspor yang baru, dunia usaha mengajukan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menjelaskan bahwa komoditas besar seperti pertambangan, batu bara, nikel, besi-nikel (ferro-nickel), besi-paduan (ferro-alloy), dan kelapa sawit memiliki mekanisme pembiayaan serta profil pembeli internasional yang berbeda satu sama lain. Atas dasar dinamika tersebut, para pelaku usaha menilai kepastian hukum atas kontrak jangka panjang yang sedang berjalan saat ini perlu dijaga dengan sangat baik.
Formulasi solusi yang tepat dinilai menjadi kunci agar posisi Indonesia tetap dipercaya oleh para mitra dagang di luar negeri. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengusulkan pembentukan sebuah wadah komunikasi teknis yang melibatkan pemerintah, badan usaha milik negara, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha. Wadah ini nantinya bertugas secara khusus untuk membedah cakupan komoditas, kesepakatan tingkat layanan (service level agreement), hingga tahapan transisi menuju implementasi penuh agar tidak menimbulkan beban biaya tambahan yang tidak perlu.
Selain ruang dialog, modernisasi sistem melalui pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi poin krusial yang diusulkan oleh kalangan dunia usaha. Pihak asosiasi mendorong penyediaan wadah ekspor terintegrasi berbasis sistem lingkar tertutup (closed-loop system) yang mencakup rantai industri dari hulu hingga ke hilir. Langkah digitalisasi ini dianggap sangat mendesak demi menjamin transparansi, kredibilitas, serta kerahasiaan data penting milik para pelaku industri nasional.
Sosialisasi yang gencar kepada para pembeli dan importir (orang yang memasukkan barang dari luar negeri) di luar negeri juga disarankan agar tidak terjadi salah paham terkait perubahan aturan ini. Di akhir penyampaian rekomendasi bersama tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menegaskan kesiapan dunia usaha untuk membantu pemerintah menyebarluaskan kebijakan ini secara teratur. Beliau menuturkan, “Kami mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah, Danantara Sumber Daya Indonesia, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha.”
Pada akhirnya, sebuah aturan yang ideal adalah aturan yang lahir dari proses mendengarkan dan saling memahami realitas di lapangan. Usulan-usulan taktis yang disampaikan oleh para pengusaha ini bukanlah bentuk penolakan, melainkan sebuah kontribusi pemikiran agar transisi ekonomi baru dapat berjalan tanpa gejolak. Semoga pemerintah dapat menyambut baik ruang diskusi ini, demi melahirkan regulasi yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga luwes dalam menjaga denyut nadi perdagangan nasional. (Gdi)
