WANITAINDONESIA.CO – Kekosongan kursi Wakil Presiden Republik Indonesia ternyata tidak menjadi halangan bagi jalannya roda pemerintahan. Pihak istana menegaskan bahwa jalannya penyelenggaraan negara tetap dapat dikendalikan dengan baik oleh Presiden Prabowo Subianto secara mandiri, baik saat berada di dalam negeri maupun ketika sedang melaksanakan lawatan ke luar negeri.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa ketiadaan seorang wakil presiden tidak menuntut adanya pengisian posisi tersebut untuk sementara waktu.
Menurutnya, esensi utama posisi wakil presiden adalah sebagai pendukung dalam meringankan beban tugas kepala negara.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden,” ungkap Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa situasi ini juga tidak memicu pengalihan kewenangan kepada triumvirat atau tiga pejabat tinggi negara saat kepala negara bepergian ke luar negeri. Kelancaran administrasi pemerintahan tetap terjaga berkat dukungan penuh para menteri yang menjalankan fungsi di bidang masing-masing. Sebagian menteri mendampingi lawatan internasional, sementara sebagian lainnya siaga di tanah air. Perkembangan teknologi komunikasi masa kini turut memastikan koordinasi jarak jauh dapat terlaksana tanpa hambatan berarti.
Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, wakil presiden tidak memegang kekuasaan mandiri dalam mengambil keputusan strategis pemerintahan. Seluruh ketetapan yang ditandatangani atas nama kepala negara tetap berkedudukan sebagai keputusan presiden. Melalui sarana komunikasi modern, presiden dapat terus memberikan instruksi secara langsung tanpa kendala administratif maupun jarak. (gdi)