WANITAINDONESIA.CO – Forum diskusi panel klaster kesehatan dan sosial dalam ajang Kongres Kemandirian yang diselenggarakan Dompet Dhuafa, Sabtu (29/8) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta pemenuhan ketahanan sosial untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri dan sehat.
Diskusi bertema penguatan sistem kesehatan dan sosial ini dipandu oleh moderator dr. Yosilia Nursakina. Dalam pembukaannya, dr. Yosilia Nursakina menyampaikan bahwa isu kesehatan dan ketahanan sosial tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.
Pada kesempatan tersebut pembicara panel pertama, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI, dr. Sumarjaya, SKM, MM, MFP, CFrA, memaparkan pentingnya kesiapsiagaan sistem kesehatan nasional berbasis pelajaran dari masa pandemi dan krisis kesehatan.
Terkait hal tersebut Kemenkes RI tengah memfokuskan implementasi enam pilar transformasi kesehatan, salah satunya adalah penguatan sistem ketahanan kesehatan.
Kemudian kesiapsiagaan mencakup respons darurat (emergency response), mobilitas tenaga cadangan kesehatan, serta efisiensi skema pembiayaan krisis (APBN, APBD, dan filantropi).
Berikutnya, penanganan krisis dan bencana (alam, non-alam, maupun sosial) memerlukan semangat gotong royong serta kolaborasi erat antara pemerintah dan lembaga filantropi.
Selanjutnya, dilaksanakannya integrasi Kesehatan dan Rujukan Kerentanan Sosial.
Penyaji panel kedua influencer kesehatan sekaligus praktisi medis, drg. M. Atiatul Muqtadir (drg. Fatur), menekankan pentingnya konsep kemandirian kesehatan yang berkesinambungan.
Menurut dia kemandirian kesehatan bukan sekadar mengobati orang sakit, melainkan menjaga masyarakat agar tetap bertahan dalam kondisi sehat sepanjang mungkin.
Terkait hal itu dia menekankan pentingnya penerapan rujukan kerentanan (vulnerability referral) atau social prescribing, di mana fasilitas kesehatan tidak hanya mengobati gejala medis tetapi juga mengidentifikasi faktor tekanan sosial-ekonomi pasien.
Lebih jauh drg. Atiatul mendorong pemerataan tenaga medis, khususnya dokter gigi di Puskesmas seluruh Indonesia, guna mengatasi permasalahan kesehatan dasar masyarakat secara inklusif.
Kemudian pada panel kesejahteraan sosial, mewakili Menteria Sosial RI, Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kemensos, Salahuddin Yahya, menyampaikan pandangan mengenai perlunya pergeseran paradigma penanganan masalah sosial dari sekadar penyaluran bantuan menjadi pemberdayaan berkelanjutan.
Dia menjelaskan selama ini bantuan sosial (bansos) bersifat sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada desil rentan (desil 1-4). Kemensos mendorong proses graduasi dan pemberdayaan sosial (desil 5 ke atas) agar masyarakat memiliki ketahanan ekonomi dan tidak kembali jatuh miskin saat menghadapi krisis atau masalah kesehatan.
Terkait hal itu dia menyoroti pentingnya akurasi data kemiskinan serta optimalisasi potensi dana hibah dan kemitraan jejaring sosial guna mendukung kemandirian masyarakat secara masif serta penguatan pengawasan komunitas (community oversight).
Sedangkan panel berikutnya di bidang Kesejahteraan Sosial disampaikan Strategy and Advisory Director KTM Solutions, Ivan Adha, yang menggarisbawahi pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam mengawal program-program sosial dan kesehatan.
Dia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat community oversight yang melibatkan media, korporasi, serta komunitas lokal.
Menurut dia pengawasan dan partisipasi berbasis komunitas menjadi kunci dalam memastikan program-program kesejahteraan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi ketahanan sosial masyarakat. (Gdi)
 menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta pemenuhan ketahanan sosial untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri dan sehat.){kind=link}