WANITAINDONESIA.CO – Kehadiran platform digital dan keandalan kecerdasan buatan (artificial intelligence) kini memang kian memanjakan siapa saja dalam berburu informasi hanya lewat sentuhan jari. Namun di balik kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan, kecanggihan teknologi tersebut ternyata menyimpan celah kerawanan yang menuntut kewaspadaan serta kecermatan tinggi dari setiap penggunanya.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan betapa krusialnya peran manusia untuk tidak menelan mentah-mentah setiap sajian data yang muncul di layar gawai. Langkah verifikasi secara langsung menjadi filter utama agar masyarakat tidak terjebak dalam arus informasi yang keliru atau menyesatkan.
Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi, Marroli Jeni Indarto, menyampaikan bahwa pergerakan algoritma pada media sosial serta kinerja kecerdasan buatan sangat dipengaruhi oleh pola interaksi penggunanya. Hal tersebut membuat jawaban yang disajikan oleh teknologi belum tentu mencerminkan fakta objektif yang sebenarnya.
Ia menegaskan bahwa kecerdasan buatan pada hakikatnya hanyalah alat bantu untuk mempermudah proses berpikir manusia, bukan penentu kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, seluruh penilaian akhir dan pengambilan keputusan sepenuhnya harus tetap berada di tangan pengguna melalui proses periksa dan periksa kembali (check and recheck).
Kebenaran suatu informasi idealnya selalu disandingkan dan dikonfirmasi kepada saluran-saluran yang sudah terverifikasi (verified). Salah satu rujukan utama yang memiliki kredibilitas tinggi adalah publikasi media massa resmi yang berada di bawah naungan serta verifikasi Dewan Pers.
Sejalan dengan upaya perlindungan publik di ruang siber, pihak kementerian juga mengambil tindakan tegas terhadap para pengembang platform digital. Pada Jumat (23/10), lembaga tersebut telah meminta Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengelola platform digital untuk meningkatkan transparansi penggunaan kecerdasan buatan serta pengelolaan algoritma. Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat dapat mengetahui secara pasti bagaimana suatu informasi diproduksi, ditampilkan, hingga didistribusikan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, turut mengingatkan bahwa meskipun kecerdasan buatan sangat membantu dalam mencari dan memahami data, akurasi hasilnya tetap tidak bisa dijamin sepenuhnya. Pengawasan mandiri dari masyarakat menjadi benteng terakhir dalam memilah informasi, terutama yang berkaitan dengan isu strategis.
Informasi penting tetap harus diperiksa secara mendalam melalui sumber yang dapat dipercaya (credible), khususnya apabila menyangkut kebijakan pemerintah atau tuduhan terhadap pihak tertentu.
Menavigasi derasnya arus data di era digital memang membutuhkan kearifan serta kecerdasan emosional. Pada akhirnya, seunggul apa pun teknologi kecerdasan buatan dikembangkan, naluri, pemikiran kritis, dan ketelitian manusialah yang tetap menjadi penentu arah kebenaran di ruang publik. (gdi)
