WanitaIndonesia.co – Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara kini tengah merasakan geliat pertumbuhan ekonomi pasca hadirnya program food estate sejak 2022. Dari tiga desa yang ditargetkan, sekitar 1.000 hektar lahan direncanakan untuk dikelola. Namun, hingga kini baru sekitar 400 hektar yang telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, hampir 80 persen dikelola oleh perusahaan dan sisanya oleh masyarakat lokal, baik secara berkelompok maupun perorangan.
“Kalau dilihat secara kasat mata, sudah banyak kemajuan. Infrastruktur jalan misalnya, sudah terbangun. Tapi untuk menilai pertumbuhan ekonomi yang terjadi, perlu ada data yang akurat dari hasil perusahaan maupun perorangan,” ujar Kepala Dinas Pertanian Humbang Hasundutan, Ir Junter Marbun, saat dihubungi pada Senin (12/8/2024).
Menurut Junter, sejak implementasi program food estate di Humbang Hasundutan pada 2022, pemerintah daerah belum menerbitkan retribusi. Ini membuat pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca program belum memiliki hitungan yang pasti. Dia juga menambahkan bahwa banyak masyarakat yang salah paham dengan program ini, sehingga muncul anggapan dan berita bahwa program food estate gagal.
“Kalau dibilang gagal, sepertinya kurang pas. Mungkin hitungan di atas kertas berbeda dengan realitasnya. Ada banyak manfaat yang dirasakan petani, mulai dari sisi disiplin bekerja yang mengalami transformasi, hingga perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dulu petani biasa baru ke sawah jam 9, sekarang jam 7 pagi sudah bekerja,” jelas Junter.
Dia juga menjelaskan bahwa sarana transportasi yang kini langsung ke area produksi telah memudahkan akses pasar. Komoditas yang sudah diproduksi di Desa Ria-ria, Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan, antara lain bawang merah, tomat, cabai, kembang kol, dan wortel.
“Ke depannya, mungkin akan bertambah lagi sesuai dengan kebutuhan pasar,” pungkas Junter.
Sementara itu, Junita Rebeka Marbun, seorang masyarakat lokal, berpendapat bahwa program food estate bisa lebih sukses jika ada pendampingan yang aktif dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Menurutnya, masyarakat awam yang diberikan program transformasi teknologi memerlukan pendampingan hingga mereka benar-benar paham dan bisa menjalankannya dengan baik. Tidak cukup hanya dengan memberikan program, lalu membiarkan masyarakat menjalankannya sendiri.
“Saya melihat program ini bukan gagal, tapi pendampingannya yang kurang berjalan. Rencananya, kami akan mengembangkan ini ke depannya dengan membuat kolaborasi akademisi dari ITB dan IPB,” ucap Junita saat ditemui di daerah produksi food estate Desa Huta Julu.
Dengan demikian, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, program food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan menunjukkan harapan besar untuk mengangkat perekonomian lokal dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. (wib)
