WANITAINDONESIA.CO — Langkah besar Indonesia untuk menembus jajaran negara maju kini semakin nyata melalui proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Langkah strategis ini dinilai menjadi kunci krusial agar bangsa ini mampu melepaskan diri dari ancaman jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang membatasi potensi pertumbuhan ekonomi nasional.
Menanggapi dinamika tersebut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan pentingnya memiliki panduan terarah demi menjaga keberlanjutan ekonomi. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady menyatakan di Jakarta pada Senin bahwa keberadaan peta jalan (roadmap) yang tepat sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Menurut beliau, bergabung dengan OECD merupakan salah satu jalur terbaik yang dapat ditempuh untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah tersebut.
Sinergi antara dunia usaha dan pemerintah juga terus diperkuat guna memuluskan transisi ini. James T. Riady menjelaskan bahwa Kadin Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah meluncurkan OECD Private Sector Playbook (buku panduan sektor swasta OECD) pada April 2026. Kehadiran panduan ini menjadi acuan mendasar bagi para pelaku usaha swasta dalam mendukung proses pengintegrasian tersebut secara optimal.
Penerapan standar internasional ini diyakini akan membawa dampak transformatif bagi iklim usaha di tanah air. Dengan standar, kerangka kerja, serta tata kelola (governance) yang dipatok bersama OECD, Indonesia memiliki acuan yang kokoh untuk bertransformasi. Aksesi ini diharapkan mampu mempercepat transformasi perekonomian nasional, memperkuat keselarasan regulasi, meningkatkan kualitas tata kelola, hingga menciptakan ekosistem bisnis yang jauh lebih pasti dan dapat diprediksi.
Optimisme terhadap proses pengintegrasian ini juga datang dari pihak pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Indonesia dapat merampungkan seluruh proses aksesi ke keanggotaan OECD dalam kurun waktu 2 tahun. Dalam acara The 14th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta pada Selasa (6/10), beliau menjelaskan bahwa Indonesia telah menyerahkan hampir 20 dari 24 bab dokumen yang dipersyaratkan oleh OECD.
Pencapaian tersebut menandakan bahwa tahapan yang telah dilalui Indonesia sudah mencapai sekitar 75-80 persen dari total persyaratan. Di samping itu, pemerintah menargetkan proses tinjauan teknis (technical review) aksesi keanggotaan OECD dapat selesai sepenuhnya dalam rentang waktu 3-4 tahun ke depan. Pada fase awal pengumpulan informasi (information gathering), Indonesia bahkan telah menerima 20 kuesioner serta menyambut misi pencarian fakta (fact-finding mission) dari OECD untuk meninjau secara langsung kebijakan lingkungan hidup dan tata kelola publik nasional.
Perjalanan panjang menuju jajaran papan atas ekonomi dunia ini bukan sekadar tentang pemenuhan dokumen birokrasi, melainkan fondasi penting bagi kemajuan ekonomi bangsa. Akankah sinergi erat antara regulasi pemerintah dan kesiapan sektor swasta ini berhasil membawa Indonesia melompat lebih tinggi menuju era baru kesejahteraan ekonomi? Mari bersama-sama mengawal dan menjadi bagian dari sejarah transformasi besar ini!