WANITAINDONESIA.CO – Di saat publik ramai membicarakan “kue” tambang yang dibagikan pemerintah untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah justru memilih untuk menarik rem tangan. Meski karpet merah sudah digelar melalui regulasi terbaru, Muhammadiyah menegaskan pihaknya tidak ingin gegabah masuk ke dalam bisnis “emas hitam” tersebut.
Apa sebenarnya yang membuat salah satu ormas terbesar di Indonesia ini masih ragu? Ternyata, ada alasan besar di baliknya.
Kepala Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam PP Muhammadiyah, Wahyu A. Perdana, membongkar bahwa kebijakan yang tertuang dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 itu baru manis di atas kertas. Secara teknis di lapangan, semuanya masih abu-abu.
“Faktanya, yang ada baru kebijakannya. Di mana lokasinya, bagaimana operasionalnya, dan siapa yang menjalankan, itu belum terang,” tegas Wahyu dalam diskusi di Jakarta Selatan, Kamis lalu.
Tanpa kejelasan lokasi dan skema bagi hasil yang transparan, Muhammadiyah menilai kebijakan ini belum bisa berjalan progresif. Singkatnya: pemerintah baru memberi “kunci”, tapi tidak memberi tahu di mana “pintu” rumahnya.
Jangan harap ada keputusan instan. Di internal Muhammadiyah, isu tambang ini memicu diskusi panas yang sangat panjang. Bayangkan saja, sikap final organisasi diprediksi baru akan muncul pada tahun 2027.
Mengapa lama sekali? Karena Muhammadiyah melibatkan banyak pihak, mulai dari pakar hukum, pegiat lingkungan, hingga akademisi lintas kampus.
“Kecenderungan sikap yang muncul adalah kehati-hatian dalam merespons kebijakan tambang bagi ormas,” tambah Wahyu.
Kekhawatiran Muhammadiyah juga didukung oleh pandangan para ahli. Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memberikan peringatan keras. Ia membandingkan dua negara kaya minyak: Norwegia yang sukses makmur dan Venezuela yang justru jatuh miskin karena salah kelola.
“Mengelola sumber daya alam harus hati-hati. Kalau tidak, bisa membuat sengketa,” ujar Samirin.
Perlu diketahui, izin yang ditawarkan pemerintah bukan untuk semua jenis tambang. Jatah ini sangat terbatas, khusus untuk eks-Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang kontraknya habis di periode 2020–2025. Jumlahnya pun hanya berkisar puluhan kontrak (sekitar 72-88 kontrak).
Dengan jumlah yang terbatas dan pengawasan publik yang sangat ketat, Muhammadiyah memilih untuk terus membedah policy brief dan legal opinion demi memastikan langkah mereka benar-benar membawa kemaslahatan umat, bukan sekadar mengejar profit.
Meski terjadi pro-kontra di internal, Dicky Sofjan dari Program Inter-Religious Studies (IRS) menilai hal itu sebagai tanda demokrasi yang sehat. Debat panas ini justru dibutuhkan agar kebijakan yang diambil nantinya benar-benar matang dan tidak mengabaikan aspek lingkungan serta keadilan sosial.
Jadi, bagi Anda yang menunggu Muhammadiyah segera menambang, sepertinya harus lebih bersabar. Karena bagi mereka, integritas jauh lebih mahal daripada batubara. (Gdi)