Harta Karun Dari Budidaya Lobster Yang Terus Disosialisasikan Pemerintah

Budidaya lobster rumahan. (Gdi)

WANITAINDONESIA.CO — Harta karun berupa ratusan juta benih lobster yang tersebar di perairan Nusantara kini mulai menemukan jalan untuk mekar di rumah sendiri. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memacu pengembangan budi daya pembesaran lobster di dalam negeri untuk memetik nilai ekonomi optimal dari potensi benih bening lobster (BBL) yang melimpah ruah di laut Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa langkah strategis ini diambil guna mengubah peta kekuatan industri kelautan nasional. Keberhasilan uji coba pembesaran lobster di beberapa wilayah percontohan menjadi bukti nyata bahwa Indonesia sanggup mengelola kekayaan baharinya secara mandiri tanpa harus terus-menerus bergantung pada rantai pasok luar negeri.

“Kami sudah, sudah bisa dan sudah berhasil dengan baik untuk melakukan uji coba budidaya di beberapa tempat yang kami lakukan, di Batam, di Nusa Tenggara Barat, dan di beberapa tempat yang lain,” kata Trenggono saat peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) di Jakarta, Senin.

Baca Juga :  Pemerintah Pastikan Pengusaha Tidak Menahan Stok Minyak Goreng Kedepannya

Potensi kekayaan bahari Indonesia memang sangat luar biasa. Berdasarkan catatan resmi, persediaan benih bening lobster di alam diperkirakan mencapai hampir 500 juta ekor setiap tahunnya. Jumlah fantastis ini sejatinya merupakan modal besar bagi perekonomian masyarakat pesisir apabila dikelola dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan.

“Kalau menurut catatan kurang lebih hampir 500 juta ekor (BBL). Tapi menurut pandangan saya, kalau setiap tahun 500 juta, mestinya lebih dari itu. Ini adalah sebuah kekayaan alam laut kita yang sangat luar biasa, yang secara terus terang sampai hari ini kita belum bisa manfaatkan dengan baik,” ujar dia.

Namun, mengalirkan potensi tersebut menjadi komoditas bernilai tinggi tidaklah tanpa tantangan. Selama ini, tingginya permintaan benih dari negara tetangga seperti Vietnam kerap menggiurkan para nelayan lokal. Perbedaan harga pasar yang timpang membuat sebagian masyarakat lebih memilih jalan pintas dengan meraup untung instan dari penjualan benih mentah daripada membesarkannya.

Baca Juga :  Merdeka! Dukung Kegiatan Pemerintah dan Swasta Lewat Rasamala Grand Ballroom

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menggambarkan kondisi tersebut dengan membandingkan harga benih di tingkat nelayan lokal yang berada di kisaran Rp8.500 per ekor, sementara di tingkat pasar internasional seperti Vietnam harganya sanggup melambung tinggi hingga angka Rp35.000 sampai Rp50.000 per ekor dalam kondisi tertentu.

“Itu yang menyebabkan masyarakat kita dengan mudahnya segera menjual benih bening lobster itu daripada dibesarkan yang butuh waktu dan biaya yang besar dan waktu yang lama,” kata Trenggono.

Tantangan berupa tingginya biaya produksi dan durasi pemeliharaan yang relatif panjang kini dijawab dengan penguatan infrastruktur serta pendampingan budi daya yang matang. Upaya penataan ini perlahan membuahkan hasil nyata, terlihat dari produksi lobster hasil budi daya nasional yang merangkak naik mencapai 481 ton pada 2024, menanjak dari angka 437 ton pada 2023.

Baca Juga :  Varian Terbatas Terkendala Regulasi Pemerintah!

Melalui Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2025–2029, pemerintah telah memasang target besar untuk mendongkrak produksi lobster budi daya hingga menembus angka 1.100 ton pada 2026. Langkah ini sekaligus diimbangi dengan diplomasi bilateral dan pembentukan satgas penegakan hukum guna membendung praktik penyelundupan benih secara ilegal.

“Dan ini yang sebetulnya kita harapkan agar Pemerintah Vietnam tidak lagi juga membiarkan ilegal BBL ini, penyelundupan ini berjalan terus. Kita berharap bisa kerja sama dengan serius untuk kemudian setidaknya secara legal bisa dilakukan,” ujar dia.

Langkah berani yang diambil pemerintah ini bukan sekadar tentang angka-angka produksi, melainkan sebuah pertaruhan besar untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi kelautan Indonesia. Saatnya masyarakat pendukung sektor bahari bersatu padu mendukung tata kelola yang legal dan berkelanjutan, agar kekayaan laut yang melimpah tidak lagi mengalir keluar secara sia-sia, melainkan memberikan kesejahteraan yang utuh bagi seluruh rakyat di bumi pertiwi. (Gdi)