WANITAINDONESIA.CO — Komitmen pemerintah dalam mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia terus digenjot nyata. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memimpin langsung rapat koordinasi secara daring bersama jajaran dan sepuluh kepala daerah dari Kantor Mandiri PKP, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Rapat strategis ini digelar untuk mengevaluasi progres pelaksanaan program Kementerian PKP, khususnya Program Bedah Rumah, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan guna mempercepat pencapaian target nasional.
Di hadapan para kepala daerah, Menteri Maruarar menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata dari niat baik dan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membantu masyarakat luas mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Kebijakan alokasi minimal 500 unit per kabupaten/kota menjadi fondasi penting yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.
“Ini adalah niat baik Bapak Presiden Prabowo dalam membantu rakyat mendapatkan rumah yang layak. Program-program ini sangat bagus, jadi silakan dimanfaatkan secara optimal oleh daerah. Kami membutuhkan mitra di lapangan yang mampu berkoordinasi dan berkomunikasi secara cepat,” ujar Maruarar penuh penekanan.
Menyamakan Indikator dan Menggenjot Target Dua Bulan ke Depan
Dalam arahannya, Menteri PKP juga menyoroti pentingnya keseragaman indikator penyelesaian Program Bedah Rumah antara pemerintah pusat dan daerah agar akurasi data semakin terjaga.
Seluruh jajaran dan pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan kerja sama lintas sektor serta mempercepat penyelesaian target dalam kurun waktu dua bulan ke depan.
Adapun sepuluh daerah yang berpartisipasi dalam evaluasi komprehensif ini meliputi Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kubu Raya, Kota Surakarta, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Utara.
Berdasarkan laporan yang dipaparkan, realisasi Program Bedah Rumah tahun 2026 menunjukkan dinamika positif di berbagai wilayah.
Kabupaten Tangerang mencatatkan alokasi 4.013 unit dengan 555 unit telah selesai; Kalimantan Utara sebanyak 3.091 unit (293 unit selesai); Lampung Selatan 2.628 unit (161 unit selesai); Kubu Raya 2.444 unit (31 unit selesai); Jombang 1.348 unit (74 unit selesai); Kabupaten Jayapura 805 unit (214 unit selesai); serta Kota Surakarta dengan 691 unit (191 unit selesai).
Sementara itu, Kabupaten Samosir (402 unit), Tapanuli Utara (300 unit), dan Tapanuli Tengah (240 unit) saat ini tengah menggeber proses pelaksanaannya di lapangan.
Solusi Atasi Kendala Lapangan dan Penguatan Program Pendukung
Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada angka pencapaian, tetapi juga membedah tantangan riil di lapangan. Beberapa hambatan yang menjadi catatan khusus meliputi distribusi material bangunan akibat keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) dan tantangan akses transportasi menuju wilayah perbatasan di Kalimantan Utara. Selain itu, keaktifan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam pengumpulan data dan pendampingan teknis di Kabupaten Jombang, Jayapura, serta Samosir turut mendapat perhatian untuk segera dioptimalkan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung penyediaan tenaga tukang serta mempercepat verifikasi data secara akurat.
Tidak berhenti pada Program Bedah Rumah, rapat koordinasi ini juga mengevaluasi sektor perumahan lainnya seperti Rumah Subsidi, KUR Perumahan, pembangunan Hunian Tetap (Huntap), hingga penanganan kawasan kumuh dan sanitasi.
Di sektor Rumah Subsidi, sejumlah daerah menunjukkan kinerja yang melampaui atau mendekati target, seperti Lampung Selatan yang merealisasikan 3.103 unit dari target 3.037 unit, Tangerang (4.216 unit), Kubu Raya (4.247 unit), dan Jombang (684 unit).
Pada pembangunan Huntap, pencapaian membanggakan ditorehkan oleh Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah yang sukses mencapai realisasi fisik 100 persen, masing-masing dengan 103 unit dan 118 unit.
Sementara itu, penyaluran KUR Perumahan juga mencatatkan angka yang signifikan, dipimpin oleh Kabupaten Tangerang senilai Rp345,25 miliar, Kota Surakarta Rp201,42 miliar, Jombang Rp170,85 miliar, Lampung Selatan Rp123,2 miliar, hingga Kubu Raya mencapai Rp114,23 miliar.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menyampaikan optimisme lembaganya dalam memenuhi target nasional tersebut. Penguatan pemantauan yang dilakukan bersama balai pelaksana dan aparat desa, serta penyiapan standar kualifikasi tenaga tukang di lapangan, diyakini akan menjadi kunci keberhasilan percepatan pembangunan.
Melalui sinergi yang semakin solid antara Kementerian PKP, pemerintah daerah, dan balai pelaksana di lapangan, langkah besar ini diharapkan mampu mempercepat realisasi program perumahan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang aman, nyaman, dan layak huni. (Des)
, Maruarar Sirait, memimpin langsung rapat koordinasi secara daring bersama jajaran dan sepuluh kepala daerah dari Kantor Mandiri PKP, Jakarta, Jumat (30/10/2026).){kind=link}