WANITAINDONESIA.CO — Di hadapan para pemimpin dunia pada Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat, Sabtu (26/9), Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono menyampaikan Pernyataan Nasional Indonesia. Dalam pidatonya, Menlu RI menggarisbawahi pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai fondasi utama untuk menciptakan kawasan yang stabil serta sistem multilateral yang responsif terhadap tantangan global.
“Delapan puluh satu tahun lalu, Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir dengan sebuah keyakinan dan tujuan yang sama, yaitu untuk tidak menyerahkan masa depan umat manusia kepada perang dan perpecahan,” ujar Menlu Sugiono di Markas Besar PBB.
Menlu Sugiono menyoroti bahwa meski dunia telah mencatat banyak kemajuan selama delapan dekade terakhir, krisis dan konflik geopolitik masih terus bermunculan. Oleh karena itu, multilateralisme dituntut untuk tidak sekadar bertahan, melainkan bertransformasi menjadi lebih adaptif dan memberikan hasil nyata.
Dalam kesempatan tersebut, Menlu Sugiono membagikan langkah konkrit Indonesia dalam memupuk ketahanan nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan kemandirian pangan, ketahanan energi, investasi berkelanjutan pada sektor pendidikan dan kesehatan, hingga pembangunan ekonomi yang tahan terhadap guncangan eksternal.
Sebagai negara kepulauan besar yang dihuni lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia meletakkan prinsip demokrasi, HAM, supremasi hukum, serta persatuan dalam keberagaman sebagai pilar utama ketahanan nasional.
“Dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Rote, Indonesia adalah satu rakyat, satu bangsa,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa stabilitas internal di tingkat nasional inilah yang kemudian menyokong ketahanan di tingkat regional. Menlu mencontohkan keberhasilan ASEAN selama hampir enam dekade dalam mengelola perbedaan pendapat, memelihara komunikasi, dan menjaga sentralitas kawasan di tengah dinamika persaingan strategis global.
Di panggung diplomasi dunia tersebut, Menlu RI menegaskan kembali posisi Indonesia terkait isu kemanusiaan dan krisis di Palestina. Menurutnya, persoalan Palestina merupakan ujian universal bagi legitimasi dan penegakan hukum dalam sistem multilateral.
Indonesia berkomitmen untuk terus konsisten mendukung kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina berdasarkan Solusi Dua Negara (Two-State Solution) serta parameter hukum internasional.
Selain isu Palestina, Menlu Sugiono juga secara resmi mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2029–2030. Mengusung tema “Fostering Unity, Advancing Peace”, Indonesia siap mengedepankan pendekatan diplomasi inklusif, mengutamakan dialog, dan mendorong kerja sama nyata demi perdamaian dunia.
Menutup peryataannya, Menlu Sugiono mengutip kembali pesan Presiden RI Prabowo Subianto agar bangsa-bangsa di dunia saling mendekat dan memperkuat solidaritas antarnegara.
“Ketika kita semakin dekat, mari kita juga saling memperkuat. Cukup kuat agar negara kita mampu menghadapi krisis, kawasan kita mampu menjaga kerja sama, dan institusi kita mampu memberikan hasil bagi masyarakat,” pungkas Menlu Sugiono. (Des)