WanitaIndonesia.co, Jakarta – Menuju Indonesia Emas 2045, pembangunan keluarga menjadi penting melalui pembangunan keluarga berkualitas.
Dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting dan kemiskinan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan media gathering bersama jurnalis dengan tema “Kaukus Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan Mencari Solusi untuk Pemimpin Baru”, Jumat (27/9).
Pembicara dalam acara diskusi ini antara lain Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, Ambar Rahayu, Soni Soeharso dan Mulyono dari Kaukus Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan.
Deputi Bidang Advokasi Penggerak dan Informasi (ADPIN) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso menyampaikan BKKBN berharap pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa menyiapkan lembaga yang menjamin kesejahteraan masyarakat.
“Isu kemiskinan menjadi prioritas yang harus segera ditangani dan lebih fokus. BKKBN tengah mempersiapkan kebijakan strategis yang baru,” ujar Teguh.
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Andalan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan mantan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Ambar Rahayu mengatakan “Untuk membangun SDM (Sumber Daya Manusia) berkualitas emas, berawal dari keluarga. Ini harus dikedepankan, termasuk penguatan transformasi.”
“Di masa depan penanganan masalah kependudukan, kemiskinan dan pembangunan keluarga tidak cukup ditangani oleh BKKBN yang hanya sebuah lembaga. Perlu kekuatan untuk mengoordinasikan dan menyinkronkan programnya,” tegas Ambar.
Pakar kependudukan yang tergabung dalam Kaukus Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan, meminta Presiden Terpilih agar meningkatkan status Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi setingkat kementerian, agar persoalan kependudukan dan Kemiskinan tuntas. Karena persoalan kependudukan dan Kemiskinan harus diatasi melalui satu pintu agar penanganannya akan berjalan efektif, efisien, satu penanggungjawab, sehingga bisa dilakukan percepatan.
“Nama kementerian itu bisa saja Kementerian Kependudukan/BKKBN,” kata Drs. Lalu Sudarmadi, MPIA dari Kaukus Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan.
“Pengelolaan penanganan kemiskinan dan pencegahan stunting harus ditata ulang. Apalagi kementerian punya ego sektoral. Sebaiknya penanganannya melalui satu pintu,” tegas Lalu.
“Jangan buat lembaga baru tapi lebih baik transformasi ke lembaga yang ada. Ditambah saja fungsinya. Jadi, satu lembaga saja yang bertanggungjawab. Lembaga yang dekat untuk itu adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),” tambahnya.
Ambar menambahkan penanganan masalah kependudukan, kemiskinan dan pembangunan keluarga tidak cukup ditangani oleh BKKBN yang hanya sebuah lembaga. “Perlu kekuatan untuk memgkoordinasikan dan sinkronisasi programnya,” tegasnya.
“BKKBN sebagai kementerian/lembaga patuh melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang disepakati oleh pemerintah saat ini. BKKBN akan menjalankan apapun fungsi yang dimandatkan,” tegas Teguh.
Teguh menegaskan bahwa BKKBN akan mendukung penuh program yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintahan mendatang. (saf)