WANITAINDONESIA.CO – Di balik aktivitas memasak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Badan Gizi Nasional (BGN) menancapkan garis tegas yang tak boleh dilanggar oleh pengelola dapur mana pun di seluruh pelosok Indonesia. Barang bersubsidi haram hukumnya masuk ke dalam kuali di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tegas tanpa kompromi tersebut diambil demi memastikan program bernilai triliunan rupiah tidak bocor ke tangan oknum, sekaligus menjaga integritas dan gizi bagi generasi penerus bangsa.
Kebijakan mengenai larangan penggunaan barang bersubsidi disampaikan secara langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin. Ia menegaskan bahwa seluruh fasilitas SPPG dilarang keras memanfaatkan minyak goreng merek Minyakita, tabung gas Elpiji tiga kilogram, hingga pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Semua itu sejatinya dialokasikan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kg, dan tidak boleh memakai beras-beras SPHP. Kalau memang bandel, ya kita tutup dapurnya,” tegas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono.
Demi mengawal kejujuran di garis terdepan pemenuhan gizi ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, memanggil peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk awak media massa. Pengawasan publik menjadi mata dan telinga BGN dalam mengendus potensi kecurangan. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara berjenjang, mulai dari surat teguran peringatan hingga sanksi pemblokiran penuh atau penutupan operasional dapur yang membandel.
Kebijakan BGN tidak hanya membentengi barang subsidi, tetapi juga melindungi nasib para peternak lokal. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyoroti dinamika harga telur ayam yang kerap anjlok jauh di bawah standar pasar. Dalam situasi tersebut, pengelola dapur SPPG diharamkan memanfaatkan kemerosotan harga untuk meraup keuntungan sepihak. Mereka diwajibkan membeli pasokan telur sesuai dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Harga telur yang harusnya HAP-nya Rp25.000 di kandang, itu kemudian pernah jatuh sampai Rp12.500 hingga Rp15.000. Maka si kepala dapur harus membeli telur bukan di harga Rp12.500 sampai Rp15.000, tetapi harus membeli telur di harga acuan pemerintah,” tambah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono.
Langkah bersih-bersih ini bukan sekadar gertakan di atas kertas. Di bawah kepemimpinan Sudaryono, BGN membuktikan komitmennya dalam memberantas perilaku koruptif (perbuatan tidak jujur untuk menguntungkan diri sendiri) secara nyata. Sebanyak 833 dapur SPPG di berbagai wilayah Indonesia telah resmi ditutup akibat terbukti melanggar ketentuan operasional.
Ketegasan tersebut turut menyasar ke dalam internal lembaga. BGN menghentikan masa kerja 261 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN)—yang terdiri atas 224 pegawai operasional dan 37 tenaga ahli. Selain itu, tindakan disiplin berat dijatuhkan kepada sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran berat, sementara 39 ASN lainnya dijatuhi sanksi disiplin ringan.
Menjaga kejujuran di atas piring sajian gizi bukan sekadar tentang mematuhi regulasi, melainkan tentang merawat harapan dan masa depan generasi penerus bangsa. Ketika transparansi ditegakkan dari balik dapur hingga meja makan, di situlah keadilan sosial sungguh-sungguh hadir dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. (Gdi)