WANITAINDONESIA.CO – Program pembangunan berbasis wilayah melalui alokasi dana sebesar Rp300 juta per RW yang diinisiasi Wali Kota Depok Supian Suri mulai menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu wujud pemanfaatannya terlihat melalui peresmian Posyandu Anggrek RW 05, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, yang diharapkan menjadi fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi balita dan lanjut usia (lansia).
Peresmian Posyandu Anggrek RW 05 berlangsung dengan dihadiri Ketua RW 05 Muhammad Aidi beserta jajaran pengurus RW, Lurah Sukamaju Ari Basuki SIP, Camat Cilodong Drs.Zainal Arifin, M.Si., Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sukamaju Kusmawan, Kepala Posyandu Sukamaju, dan warga RW 05.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pembangunan fasilitas masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh warga. Posyandu tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga ruang interaksi, edukasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan sejak usia dini hingga usia lanjut.
Dalam sambutannya, Camat Cilodong Zainal Arifin, M.Si., menyampaikan apresiasi atas penyelesaian pembangunan Posyandu Anggrek RW 05 yang tercatat sebagai salah satu posyandu yang paling awal diselesaikan di wilayah Kelurahan Sukamaju.
Ia menilai penyelesaian pembangunan yang sesuai dengan jadwal merupakan hal positif dan patut diapresiasi. Menurutnya, pelaksanaan program pembangunan di tingkat RW perlu dilakukan secara terencana, tertib, dan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Zainal juga menekankan bahwa keberadaan Posyandu Anggrek harus dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan balita dan lansia. Kedua kelompok masyarakat tersebut membutuhkan perhatian berkelanjutan, baik melalui pemantauan kesehatan, edukasi, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.
Program posyandu juga memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah untuk menekan angka stunting. Melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin, pemberian edukasi kepada orang tua, serta peningkatan kesadaran mengenai pemenuhan gizi, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pencegahan stunting.
Hal tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan penguatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, termasuk upaya mendukung program percepatan penurunan stunting di Jawa Barat.
Camat Cilodong turut mengingatkan bahwa alokasi dana pembangunan berbasis RW sebesar Rp300 juta merupakan program yang dilaksanakan secara bertahap. Karena itu, setiap RW perlu menyusun skala prioritas berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Ia menjelaskan, memasuki Desember mendatang, tahapan pra-Musrenbang akan menjadi momentum bagi RW untuk mulai menyampaikan usulan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan masuk dalam perencanaan tahun 2028.
Beberapa kebutuhan yang dapat menjadi perhatian antara lain pembangunan dan perbaikan drainase, turap, serta berbagai pekerjaan rumah (PR) infrastruktur yang masih membutuhkan penanganan di lingkungan RW 05.
Usulan tersebut nantinya perlu disampaikan melalui koordinasi dengan lurah agar dapat dibahas dan diajukan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, penggunaan dana tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat secara bertahap dan tepat sasaran.
Selain menyoroti pembangunan, Zainal Arifin juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran. Ketua RW diharapkan dapat menyampaikan perkembangan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada masyarakat.
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui grup WhatsApp RT dan RW. Dengan komunikasi yang terbuka, warga dapat mengetahui perkembangan program, memahami proses pembangunan, serta turut mengawasi pelaksanaan kegiatan di lingkungannya.
Menurutnya, edukasi mengenai mekanisme penggunaan dana juga perlu terus disampaikan agar masyarakat memahami bahwa pembangunan dilakukan melalui tahapan dan prosedur yang telah ditentukan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dukungan pembangunan di lingkungan RW tidak hanya bersumber dari alokasi dana Rp300 juta. Peluang dukungan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD juga dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat.
Untuk mewujudkannya, diperlukan komunikasi dan koordinasi secara bertahap antara pengurus RW, pemerintah kelurahan, kecamatan, anggota DPRD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ia berharap semangat kebersamaan dan kekompakan masyarakat terus dijaga. Dukungan tokoh masyarakat dan seluruh stakeholder menjadi modal penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Sementara itu, Ketua RW 05 Muhammad Aidi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah melalui program pembangunan berbasis RW yang memberikan kesempatan bagi lingkungan untuk merealisasikan kebutuhan masyarakat.
Pembangunan Posyandu Anggrek menjadi salah satu bentuk pemanfaatan anggaran yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Keberadaan fasilitas ini dinilai penting untuk menunjang aktivitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya kegiatan posyandu balita dan lansia.
Bagi pengurus RW, terealisasinya pembangunan tersebut merupakan hasil dari proses perencanaan, koordinasi, serta dukungan berbagai pihak. Sinergi antara pengurus lingkungan, pemerintah kelurahan, kecamatan, lembaga kemasyarakatan, dan warga menjadi bagian penting dalam mewujudkan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.
Muhammad Aidi juga berharap fasilitas Posyandu Anggrek dapat dijaga dan dimanfaatkan bersama. Tidak hanya menjadi bangunan fisik, posyandu diharapkan benar-benar aktif menjalankan kegiatan pelayanan dan edukasi kesehatan secara rutin.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung setiap program lingkungan agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga RW 05.
Dalam kesempatan yang sama, Lurah Sukamaju Ari Basuki menyambut baik penyelesaian Posyandu Anggrek RW 05 sebagai bagian dari upaya peningkatan fasilitas pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan Sukamaju.
Pembangunan berbasis RW dinilai memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan lingkungannya secara langsung. Dengan begitu, program pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi dan prioritas masing-masing wilayah, bukan semata-mata berdasarkan perencanaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
Pihak kelurahan juga memiliki peran dalam mendampingi proses perencanaan, koordinasi, dan pengajuan usulan pembangunan agar dapat berjalan sesuai ketentuan.
Melalui komunikasi yang baik antara pemerintah kelurahan dan pengurus RW, berbagai kebutuhan masyarakat diharapkan dapat teridentifikasi dengan lebih jelas. Mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan, infrastruktur lingkungan, hingga kebutuhan sosial kemasyarakatan.
Keberhasilan Posyandu Anggrek RW 05 diharapkan dapat menjadi dorongan bagi RW lainnya di Kelurahan Sukamaju untuk mengoptimalkan program pembangunan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
Ketua LPM Kelurahan Sukamaju Kusmawan juga hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari dukungan unsur kelembagaan masyarakat terhadap pembangunan lingkungan.
Keterlibatan LPM dan berbagai unsur masyarakat menjadi penting dalam mendorong partisipasi warga, mulai dari proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan.
Program dana Rp300 juta per RW yang digagas Pemerintah Kota Depok di bawah kepemimpinan Wali Kota Supian Suri diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan warga.
Keberadaan Posyandu Anggrek RW 05 menjadi contoh bagaimana pembangunan yang berangkat dari kebutuhan lingkungan dapat menghadirkan fasilitas yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Terlebih, pelayanan kesehatan balita dan lansia merupakan kebutuhan yang menyentuh berbagai kelompok usia dalam satu lingkungan keluarga.
Ke depan, keberlanjutan program tentu membutuhkan pengelolaan yang baik, transparansi anggaran, partisipasi warga, serta koordinasi yang konsisten antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan semangat guyub, gotong royong, dan kolaborasi seluruh stakeholder, program pembangunan berbasis RW diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan. Tidak hanya menghadirkan bangunan baru, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat, tertata, dan sejahtera.
Peresmian Posyandu Anggrek RW 05 menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari seberapa cepat sebuah fasilitas selesai dibangun, melainkan dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan dan dipelihara oleh masyarakat. (AM)/ (wib)
