WANITAINDONESIA.CO — Peran pemerintah daerah (pemda) hingga desa dalam memperkuat percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) dinanti. Hal tersebut seiring langkah pemerintah melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong penguatan fungsi dan menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas pada setiap tingkatan pemerintahan agar program penanggulangan TBC terlaksana di lapangan.
“(Pemerintah pada tingkat) provinsi ini sebagai pengendali kebijakan, sekali lagi, kemudian bupati dengan wali kota ini sebagai yang mengintegrasikan program APBD, kemudian juga kecamatan ini sebagai koordinator operasional, kemudian juga dari desa dan lurah ini pendataan dan deteksi,” kata Wiyagus saat memberikan sambutan dan arahan dalam kegiatan Deklarasi Desa Siaga Tuberkulosis di Pendopo Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2026).
Dia menjelaskan, guna mewujudkan hal tersebut, kolaborasi antarlembaga dan keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan agar setiap peran dapat berjalan saling mendukung.
Selain koordinasi pemerintah pusat dan daerah hingga tingkat desa, penanggulangan TBC perlu melibatkan Posyandu, PKK, tokoh masyarakat, akademisi, serta media dalam memberikan sosialisasi dan menghilangkan stigma terhadap TBC.
“Sebenarnya TBC ini bisa disembuhkan, yang penting kita tetap berkolaborasi,” ungkap dia.
Wiyagus menegaskan, keterlibatan pemerintah dalam penanggulangan TBC merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dukungan terhadap program kesehatan perlu diwujudkan melalui pelaksanaan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jadi tidak usah khawatir, kalau kita mendukung (program) CKG (Cek Kesehatan Gratis), mendukung eliminasi tuberkulosis, ini bukan semata-mata mendukung Bapak Presiden, tetapi mendukung bagaimana konstitusi ini benar-benar operasional dan berjalan, kemudian dirasakan oleh masyarakat,” kata Wiyagus.
Sejalan dengan amanat tersebut, Wiyagus mengapresiasi lemda yang telah memasukkan program kesehatan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Khusus dalam penanggulangan TBC, ia menekankan supaya program yang telah tercantum dalam perencanaan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar dilaksanakan di lapangan sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat.
“(Kita pastikan) ini benar-benar ada dan operasional, bukan hanya sekadar dokumen di atas kertas gitu, tetapi tidak operasional,” ucap dia.
Pada kesempatan tersebut, Wiyagus turut mengapresiasi para kader TBC yang berperan dalam mendukung pelaksanaan program di tengah masyarakat. Ia secara khusus menyoroti keberanian dan semangat para kader perempuan dalam menjalankan peran tersebut.
“Kemudian khusus kepada kader TBC sekali lagi terima kasih,” tutur Wiyagus.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, Bupati Jepara Witiarso Utomo, serta jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, dan kader Kesehatan se-Jawa Tengah. (Yud)





