WanitaIndonesia.co – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI karena telah berperan aktif dalam menyosialisasikan kemudahan terkait kependudukan bagi diaspora Indonesia yang berada di Hong Kong.
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, mengungkapkan bahwa isu terkait data kependudukan diaspora di luar negeri sangatlah penting. Mengingat diaspora Indonesia mencapai lebih dari 8 juta orang, memiliki data kependudukan yang akurat menjadi krusial agar mereka dapat menikmati berbagai fasilitas umum dan sosial yang diberikan oleh pemerintah.
Menurut Teguh, BNI, sebagai bank milik negara dengan outlet di 7 negara, telah berperan aktif dalam penyelenggaraan program inovatif yang memudahkan diaspora Indonesia dalam mengakses layanan perbankan.
“Dengan proaktifnya BNI membantu Dukcapil, kami bersyukur dapat bekerja sama dengan BNI untuk memberikan pelayanan dan kemudahan kepada para diaspora Indonesia,” ungkap Teguh.
Teguh Setyabudi juga menjelaskan bahwa BNI adalah bank pertama yang memberikan dukungan kepada Dukcapil dalam menyosialisasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Nomor Identitas Tunggal (NIT) kepada diaspora Indonesia di Hong Kong.
IKD adalah bentuk informasi kependudukan elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen identitas penduduk secara digital. Sementara NIT adalah tanda pengenal bagi masyarakat Indonesia di Hong Kong yang membantu pemetaan potensi dan jejaringsosial, juga penting dalam konteks pengakuan eksistensi kewarganegaraan.
“Dukungan dari BNI sangat penting karena melalui sosialisasi IKD dan NIT ini, kami menciptakan harmoni dan kesinambungan layanan perbankan yang aman dan legal bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Hong Kong,” tambah Teguh.
Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam mendukung kebutuhan diaspora Indonesia di Hong Kong dan meningkatkan kualitas layanan yang mereka terima, serta memperkuat hubungan antara lembaga pemerintah dan sektor perbankan untuk kepentingan nasional. (vay)
